KALTIMPOST.ID, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mendukung kebijakan pembatasan pembelian Pertalite yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.
Kebijakan ini diharapkan membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran, terutama melalui skema penggunaan QR Code.
Namun, Eddy juga menyoroti pentingnya skema alternatif, terutama untuk masyarakat di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) yang infrastruktur teknologinya belum memadai.
Baca Juga: Nadiem Tanggapi Kritik JK yang Sebut Jarang Ngantor dan Tak Pernah ke Daerah
"Saat ini, penggunaan QR Code sudah mencakup lebih dari 30 juta pengguna di seluruh Indonesia, tetapi skema alternatif perlu disiapkan agar seluruh masyarakat dapat mengakses BBM bersubsidi dengan mudah," ujar Eddy.
Ia menyarankan penggunaan surat keterangan atau penandaan khusus pada pelat nomor sebagai alternatif bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan teknologi QR Code.
Dalam kebijakan ini, selain menggunakan QR Code, pembatasan juga diterapkan pada kuota harian pembelian Pertalite, mengacu pada aturan pembatasan solar yang telah diterapkan sebelumnya.
Konsumen yang berhak menerima subsidi BBM akan teregister dalam sistem, sehingga hanya mereka yang memiliki hak yang dapat membeli Pertalite dengan harga subsidi.
Meski skema ini sudah diterapkan melalui aplikasi MyPertamina, Eddy tetap mengingatkan agar masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan menggunakan teknologi dapat diakomodasi.
"Ada beberapa daerah yang belum siap secara teknologi. Karena itu, perlu solusi lain agar mereka juga bisa menerima hak mereka atas subsidi BBM," jelasnya.
Kebijakan pembatasan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran, namun Eddy Soeparno menekankan bahwa penerapan di daerah terpencil memerlukan perhatian khusus.
Jika berhasil, kebijakan ini akan mengurangi beban subsidi BBM yang selama ini banyak disalahgunakan. (*)
Editor : Dwi Puspitarini