KALTIMPOST.ID, Ribuan hakim dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan Gerakan Cuti Bersama selama lima hari, mulai Senin (7/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes damai terkait kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang dinilai masih kurang diperhatikan oleh pemerintah.
Fauzan Arrasyid, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan langkah untuk memperjuangkan hak-hak hakim yang telah lama terabaikan.
"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini adalah bentuk komitmen kami untuk menuntut kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan," ujar Fauzan dalam keterangan tertulis.
Menurut Fauzan, sejumlah hakim juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolis.
"Hakim-hakim ini akan menggelar audiensi dan aksi protes di ibu kota. Kami berharap bisa bertemu dengan lembaga terkait dan tokoh nasional yang peduli dengan isu peradilan," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Siaga Satu Amankan Pemulangan: 41 Orang Dievakuasi dari Lebanon, Tiba di Indonesia Besok
Ada lima tuntutan utama yang diajukan dalam gerakan ini, salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.
Para hakim meminta agar gaji dan tunjangan mereka disesuaikan dengan standar hidup layak.
"Ini bukan hanya soal angka. Kami ingin agar hak keuangan dan tunjangan yang diberikan sesuai dengan beban tanggung jawab kami sebagai penegak hukum," tegas Fauzan.
Tuntutan lainnya adalah perlindungan jaminan keamanan bagi hakim. "Banyak insiden kekerasan yang menimpa hakim, dan ini mengancam independensi kami.
Kami meminta pemerintah segera membuat aturan yang melindungi keselamatan para hakim," jelasnya.
Baca Juga: Dari Konsolidasi Rudy-Seno ke Partai Gerindra: Yakin 02 Menang Telak di Samarinda
Solidaritas Hakim Indonesia juga mendesak Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi seluruh hakim di Indonesia. Mereka berharap ada dukungan penuh dalam perjuangan kesejahteraan ini.
Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) merespons positif gerakan ini. Anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, mengatakan bahwa KY mendukung perjuangan para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Kami memahami upaya para hakim ini. Negara harus memenuhi hak-hak mereka agar independensi dapat terwujud," ujar Mukti.
Mukti juga menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi fasilitas dan hak keuangan hakim.
"KY bersama Mahkamah Agung terus berupaya memastikan kesejahteraan para hakim terpenuhi," lanjutnya.
Baca Juga: SMA1 Penajam Paser Utara Rajai Turnamen Futsal ANC 2024
Gerakan ini juga mendapat perhatian dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dia menyebut Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai telah bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membahas kesejahteraan hakim.
"Ketua KY sudah bertemu Prabowo dan menyampaikan usulan terkait kesejahteraan hakim," kata Dasco.
Dasco memastikan bahwa usulan-usulan tersebut akan menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Insya Allah, saat pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, usulan kesejahteraan hakim ini akan direalisasikan," imbuhnya.
Gerakan Cuti Bersama ini diharapkan bisa menjadi awal perubahan bagi para hakim di Indonesia.
Fauzan menambahkan bahwa para hakim ingin suara mereka didengar dan direspons secara serius oleh pemerintah.
"Kami tidak ingin gerakan ini diabaikan. Ini adalah upaya nyata untuk memperjuangkan hak-hak kami," tegasnya.
Baca Juga: Prancis Stop Suplai Senjata untuk Israel, Netanyahu Ngamuk, Sebut Macron Memalukan
Aksi cuti massal ini diikuti oleh ribuan hakim di seluruh Indonesia. Selama lima hari, mereka akan berhenti dari tugas peradilan untuk fokus pada perjuangan kesejahteraan dan independensi.
Gerakan ini juga diharapkan bisa membuka dialog antara para hakim dan pemerintah terkait isu-isu mendesak dalam sistem peradilan.
"Kami berharap pemerintah mau duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik untuk kesejahteraan kami," pungkas Fauzan. (*)
Dapatkan info dan berita update lain dari Kaltim Post. Gabung/join dengan klik >> Whatsapp Channel Kaltim Post
Editor : Dwi Puspitarini