“Jangan sepelekan hak Kaltim sebagai penyumbang devisa negeri ini masih masuk urutan ketiga. Artinya, IKN juga dbiayai oleh pajak masyarakat Kaltim,” kata Sunarto Sastrowardojo, sekretaris Forum Socio Engineering Nusantara (FSEN), di Penajam, Kamis (7/11).
Menurut Sunarto, FSEN sebagai forum masyarakat IKN, memiliki beban moral atas kehadiran IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, karena sejak awal rencana yang diumumkan Presiden RI sebelumnya Joko Widodo di televisi, FSEN berkomitmen mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.
Untuk itu bentuk konsistensi komitmen FSEN itu diwujudkan dalam perannya mensukseskan pembangunan fisik IKN dan masyarakat setempat.”FSEN akan terus mendukung dengan kapasitasnya agar IKN sukses dan jauh dari masalah,” katanya.
“Pembangunan IKN bukan saja aspek fisik dalam menyiapkan hunian bagi warga luar Kaltim yang akan tingal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, tapi aspek sosial dan kemasyarakatan yang harus diselaraskan dengan pembangunan fisik,” tambahnya.
Secara teknis pembangunan fisik tidak mengalami kesulitan, karena teknologi sudah mampu menjawabnya. Menurut dia yang paling sulit dan dampaknya akan berkepanjangan adalah membangun kesetaraan dan keselarasan masyarakat pendatang dan warga lokal pemilik Sepaku.
Warga Sepaku atau yang sekarang disebut warga IKN oleh semua pihak adalah sebuah wilayah kecamatan yang dihuni oleh pendatang transmigran dari Jawa sejak tahun 70-an. Sebelumnya kawasan Sepaku adalah hutan yang merupakan hunian dan lahan mencari nafkah hidup Suku Pasir Balik.
“Sampai hari ini saya tidak melihat upaya yang sistematis dan ilmiah untuk mensetarakan warga pendatang dan warga lokal ini. Bahkan kecenderungannya warga Sepaku yang diminta menyesuaikan diri dengan menyebut SDM. SDM warga lokal rendah mungkin maksudnya. Padahal pendatang juga harus menghormati tuan rumah dan harus menyesuaikan diri dalam persoalan budaya lokal,” ujarnya.
Warga Kaltim, Kabupaten PPU yang dijadikan lokasi pembangunan IKN merupakan warga yang tidak pernah berisik, menuntut atau menggunakan car acara demo seperti daerah lain yang menuntut haknya.
“Rasanya kali ini kalau warga Kaltim meminta porsi wakil kepala badan Otorita IKN tidak berlebihan. Setidaknya wakil kepala badan jika asli lokal, akan dengan mudah memahami karakteristik masyarakat dalam membawa Sepaku sebagai IKN yang ramah lingkungan dan sosial,” tegas dia.
Pembangunan fisik IKN menurut data hingga Agustus telah mencapai 50,4 persen dari 108 paket kontrak.
“Saat ini perkiraan saya belum menyentuh 60 persen. Mudahan Presiden RI benar benar mendukung dan mengalokasikan anggaran yang cukup agar pidato kepresidenan tahun 2029 bisa dilaksanakan di Sepaku,” katanya.
Senada dengan ini, Andi Syarifuddin, ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Bersama Masyarakat Membangun Indonesia (BMMI) yang juga ketua wilayah Kaltim untuk jaringan relawan Prabowo-Gibran, Kamis (7/11), mengatakan telah menggodok tiga nama untuk diusulkan ke Presiden Prabowo, untuk posisi jabatan waka OIKN.
“Tiga nama itu, pertama mantan Rektor Unmul H Masjaya, Rektor Uniba Isradi Zainal, dan mantan gubernur Kaltara Irianto Lambrie,” kata Andi Syarifuddin. Disebutkannya, ketiga nama itu masing-masing punya kapasitas yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan sebagai waka OIKN.
Editor : Uways Alqadrie