KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kaltim mengawali 2025 dengan optimisme tinggi berkat alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 58 triliun. Dana ini diharapkan menjadi pendorong utama pembangunan daerah, khususnya dalam infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Komposisi anggaran tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 21 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 38 triliun.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat. Dana ini akan mempercepat pembangunan daerah untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Jumat (27/12).
Akmal Malik, yang didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim M Syaibani, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Ia menyebut bahwa prioritas utama adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mempercepat proyek-proyek strategis di seluruh wilayah Kaltim.
“Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas. Belanja pemerintah harus diarahkan secara tepat agar manfaatnya dirasakan hingga ke pelosok,” kata Akmal.
Meskipun kontribusi belanja pemerintah terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hanya sekitar 14 persen, lanjut dia, pihaknya tetap optimis bahwa dana ini akan menjadi katalisator bagi kolaborasi dengan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi antar sektor adalah kunci menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim, M. Syaibani, melaporkan bahwa hingga 27 Desember 2024, realisasi belanja pemerintah di Kaltim telah mencapai 93 persen, sementara transfer ke daerah menyentuh angka 99,6 persen. Ia optimis target realisasi 100 persen dapat tercapai sebelum tahun berakhir.
“Realisasi belanja yang tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah,” singkatnya.
Editor : Uways Alqadrie