KALTIMPOST.ID, Persyaratan untuk membuka fakultas kedokteran baru di Universitas Balikpapan (Uniba) sudah berupaya dilakukan sejak 2 tahun lalu.
Saat pemerintah membuka moratorium pendirian fakultas kedokteran baru pada tahun 2022. Usulan pembukaan fakultas kedokteran telah dilakukan oleh Uniba sejak akhir 2022.
Berdasarkan paparan, pengajuan usulan pembukaan prodi pada fakultas kedokteran di Uniba dilakukan pada 20 Desember 2022.
Namun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) XI Kalimantan tidak memberikan rekomendasi pada 29 Desember 2022.
Salah satunya karena tidak melampirkan syarat dari rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Baca Juga: SaHaRa, Paket Berbuka Puasa di Hotel Platinum Balikpapan, Sajikan Ratusan Menu Berbeda setiap Hari
Selanjutnya perbaikan usulan rekomendasi LLDIKTI XI Kalimantan pun kembali diajukan pada 5 Desember 2023.
Namun kembali belum disetujui pada 21 Desember 2023. Pengajuan kembali usul pembukaan prodi dilakukan lagi pada 12 Juni 2024.
Setelah beberapa kali evaluasi pada 19 Januari 2025, usulan belum disetujui. Karena tidak memenuhi evaluasi dokumen dan dikembalikan ke pengusul.
Perbaikan usul pembukaan prodi ke-1 dilakukan lagi pada 12 Februari 2025. Dan evaluasi dokumen oleh evaluator Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) juga dilakukan pada 12 Februari 2025.
Khusus untuk calon dosen yang dipersyaratkan pada fakultas kedokteran baru adalah minimal 26 orang.
Akan tetapi Uniba mengunggah 40 calon dosen. “Melebihi dari target. Kami berharap ini upload terakhir karena susahnya bukan main,” kata Rektor Uniba Isradi Zainal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi (Yapenti) Dharma Wirawan Kaltim (DWK), yayasan yang menaungi Uniba, Rendi Susiswo Ismail mengungkapkan perjuangan untuk mendirikan fakultas kedokteran baru di Uniba sudah cukup lama dilakukan.
Sejak tahun 2015 lalu, ketika regulasi tidak seketat sekarang. “Dengan regulasi lama kita klir. Tetapi persoalannya ada moratorium. Waktu itu belum ada fakultas kedokteran di perguruan swasta di Kaltim,” ujar dia.
Baca Juga: Persiba Balikpapan Taklukkan NZR Sumbersari 2-1, Selangkah Lagi Menuju Liga 2
Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencabut moratorium pada tahun 2022.
Berimbas pada persyaratan yang berubah. Sehingga persyaratan yang sebelumnya sudah dipersiapkan tidak berlaku lagi.
Baik sarana dan prasarana maupun SDM. Namun, berbeda dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa.
Ketika moratorium dicabut, dalam waktu relatif singkat, ada ratusan izin pendirian fakultas kedokteran yang disetujui.
“Di Balikpapan agak ironis. Rumah sakit besarnya banyak. Dokternya di Kaltim bertumpuk di Balikpapan. Tetapi kita kesulitan memenuhi standar berkaitan dengan pemenuhan SDM untuk kedokteran,” keluhnya.
Baca Juga: Hasil DBL Samarinda: Putri Smaga Tantang Smala Balikpapan di Final Party
Rendi juga mengatakan, sudah menggaji dokter yang menjadi calon dosen pada fakultas kedokteran yang diusulkan oleh Uniba.
Walaupun belum kerja, para calon dosen tersebut telah mendapatkan gaji sebesar Rp 12,5 juta per bulan.
“Ada 40 dokter yang sudah digaji Rp 12,5 juta per bulan. Walaupun sebatas dokumen pernyataan yang bersangkutan siap menjadi dokter di fakultas kedokteran,” ungkap dia.
Untuk jumlah dokter yang menjadi calon dosen tetap di fakultas kedokteran Uniba berjumlah 40 orang.
Terdiri dari dosen biomedik sebanyak 17 orang, dosen ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan sebanyak 2 orang, lalu ilmu pakar pendidikan kedokteran sebanyak 2 orang, dosen ilmu bioetik dan humaniora sebanyak 2 orang, dan pendidik klinis sebanyak 17 orang.
Baca Juga: Hasil DBL Samarinda: Taklukkan Tim Sekota, Smansa Balikpapan Selangkah Lagi Wujudkan Target
Selain itu, ada calon dosen rumah sakit pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdul Moeis Samarinda sebanyak 12 orang.
Lalu tenaga pendidikan sebanyak 12 orang. “Calon dosen ini sudah saya gaji Rp 12,5 juta per bulan. Kalau enggak, diambil lagi di Jawa. Dan berdiri lagi fakultas kedokteran di Jawa. Mungkin di kampung-kampung. Ini konsekuensi, hampir berjalan 1 tahun calon dosen saya gaji. Belum tenaga laboratorium. Itu kewajiban saya tunaikan untuk mengikat mereka supaya tidak lari,” pungkas Rendi. ***
Editor : Dwi Puspitarini