KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Kegiatan penjajakan minat pasar atau market sounding kembali dilaksanakan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (24/2).
Kali ini terkait dengan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Sektor Perumahan. Di mana, jajak pasar yang terakhir dilaksanakan oleh Otorita IKN adalah pada 18 Oktober 2022 lalu. Bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia).
Kegiatan penjajakan minat pasar ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Dan merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN.
Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di IKN, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha di IKN.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan atau kreditur,” kata Kepala Otorita IKN Mochamad Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2).
Selain itu, penjajakan minat pasar ini juga menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN. Dengan menggunakan skema KPBU.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.
Basuki juga menyampaikan bahwa untuk mendukung pembangunan investasi swasta, pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan serta Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN.
"Beberapa skema pembangunan IKN akan kita lakukan mulai tahun 2025. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan. Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menambahkan untuk saat ini sudah ada tiga pengajuan Letter to Proceed (LtP) atau Surat Izin Prakarsa dari pemerintah pembangunan jalan dan MUT di IKN. Yakni dua LtP diajukan oleh konsorsium asing dan satu lagi LtP lagi diajukan oleh dua BUMN.
Di mana LtP ini menunjukkan peran swasta dalam membangun infrastruktur dasar. “Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN juga menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Penyerahan LtP ini menjadi tanda kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan serta persiapan awal dalam memulai pembangunan MUT dan jalan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proyek, serta menggali minat dari pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan maupun kreditur terhadap proyek tersebut.
“Penjajakan minat pasar ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaku pasar sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.
Otorita IKN berharap adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan angka investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan,” pungkas dia.
Editor : Uways Alqadrie