Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Terkuaknya megaskandal korupsi tata kelola program Makan Gizi Gratis (MBG) yang melibatkan tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) masih terus-menerus diperbincangkan publik.
Hingga detik ini, kita sukar mengelaknya bahwa korupsi ternyata masih tumbuh subur seperti halnya jamur yang bertebaran di musim hujan. Beragam bentuk upaya pencegahan dan penanganan nyata-nyatanya belum sepenuhnya efektif untuk membabat habis atau setidaknya menekan jumlah tikus-tikus berdasi di negeri ini.
Kepentingan diri dan golongan menjadi prioritas utama perampok berkedok abdi negara itu. Urusan rakyat dinomorduakan, atau bahkan diletakkan di urutan terakhir, atau mungkin sama sekali tidak diperhatikan.
Lantas, bagaimana akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) apabila sebagian pejabat tinggi kita justru tunamoral, niretika, dan sama sekali tidak beradab? Mereka dengan berani dan terang-terangan menodai sumpah jabatannya, menginjak-injak norma agama dan hukum, serta membuat hati rakyat terluka.
Terkait hal itu, menjadi relevan untuk kita bicarakan kembali mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Akuntabilitas dan transparansi adalah pilar utama good governance. Tanpa keduanya, jalannya pemerintahan menjadi tidak terkontrol dan sulit diawasi. Tanpa keduanya, celah-celah untuk memanipulasi data administrasi dan mempermainkan anggaran negara akan terbuka lebar.
Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan semakin tidak terbendung. Tanpa keduanya, pejabat tinggi merasa di atas angin untuk berbuat apa pun sekehendak mereka. Sehingga, kasus penyalahgunaan kekuasaan semakin membeludak. Sementara kita hanya bisa geleng-geleng kepala, mengelus dada, dan barangkali sembari mengucapkan istigfar.
Kepercayaan kita kepada pejabat publik akan tergerus atau mungkin hampir sirna. Padahal, yang korupsi hanya segelintir orang, tetapi yang kena getahnya lembaganya, presidennya, atau bahkan orang-orang di pemerintahan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan BGN dan program MBG.
Kredibilitas pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi taruhannya. Apalagi saat ini, kepercayaan publik sedang merosot. Program MBG yang digadang-gadang sebagai program unggulan dan sekaligus kebanggaan presiden akan menemui jalan terjalnya jika badai yang menimpa BGN tidak dianggap sebagai persoalan serius.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
