Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Belum usai pembahasan perihal pro-kontra lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara, publik kembali digemparkan oleh penangkapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung.
Ketiganya yakni Dadan Hindayana, Sonny Sanjaya, dan Lodewyk telah ditetapkan tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Gizi Gratis (MBG). Lagi-lagi kita harus menerima kenyataan bahwa korupsi masih tetap “eksis” alias tumbuh subur. Padahal, program MBG ini, adalah kebanggaan presiden.
Sebuah program ambisius yang goal-nya adalah menekan angka stunting, menyehatkan rakyat, menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, dan tentunya juga dalam rangka mendongkrak kualitas SDM.
Alih-alih mendapati proyek besar ini berjalan lancar, yang terjadi sebaliknya, yakni presiden ditampar kenyataan yang sukar ditepis. Bahwa anak buahnya secara terang-terangan mengkhianati kepercayaan yang diberikan.
Ya, Dadan selaku Kepala BGN dan kedua wakilnya itu telah berkongkalikong alias melakukan permufakatan jahat untuk merampok uang rakyat. Diketahui, Dadan cs secara ugal-ugalan mengelola BGN. Bagaimana tidak, dia hanya memikirkan “jatah” yang mengalir ke rekening atau dompet pribadinya.
Dengan beragam siasat licik dan akal bulusnya, Dadan cs meraup pundi-pundi kekayaan secepat kilat tanpa harus peras keringat. Bahkan kita mungkin sedikit terkejut, Dadan cs, dalam setiap hari, maraup cuan hingga miliaran rupiah.
Baca Juga: Syahri, Sapi Virtual, dan Kegeraman Publik
Padahal, seharusnya Dadan cs ini mampu menjadikan BGN sebagai ujung tombak dalam menyukseskan program MBG. Bukan sebaliknya, justru menjadikan BGN alat/sarana menumpuk harta sebanyak-banyaknya.
Mereka, bisa kita katakan sebagai biang keladi yang membuat kepercayaan publik terkikis terhadap lembaga tersebut. Dan memang nyatanya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BGN masih terus menerus kita pertanyakan hingga detik ini.
Sebab, kita senantiasa dihadapkan pada sebuah fakta di mana apa yang diucapkan sebagian pejabat publik bertolak belakang dengan perilaku kesehariannya. Dengan lantang berteriak anti-KKN, tapi dalam senyap mereka menjadi inisiator, konseptor, dan aktor utamanya. Marwah presiden, dalam kasus ini dipertaruhkan. Perhatian publik seantero negeri juga sedang tertuju pada kelanjutan kasus ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
