KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Efesiensi membuat anggaran daerah harus direfocusing. Sejumlah pembangunan yang dirasa tak mendesak diwajibkan menepi dan menyilakan pekerjaan prioritas bisa berjalan tanpa kendala. Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim misalnya, harus menyesuaikan anggaran pembangunan yang menjadi tugasnya.
Pagu anggaran yang semula diketuk dalam APBD 2025 senilai Rp 245 miliar harus direvisi menjadi Rp 197,9 miliar.
“Ada efesiensi sekitar Rp 47,6 miliar,” ucap Pelaksana Tugas Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah beberapa waktu lalu.
Jumlah pemangkasan itu berasal dari 12 item kegiatan di pagu Dishub. Di antaranya, revitalisasi Terminal tipe B Sungai Kunjang, Samarinda senilai Rp 37,2 miliar, pengadaan Sistem Informasi Manajemen Terminal tipe B sebesar Rp 1,3 miliar, dan kajian perencanaan teknis layanan angkutan umum massal koridor Sanga-Sanga ke Samarinda dengna nilai Rp 578 juta.
“Ada juga perjalanan dinas dan kajian studi kelayakan yang ditunda dulu. Yang terbesar ya revitalisasi terminal Sungai Kunjang di Samarinda,” terangnya.
Untuk sejumlah kegiatan lain mengalami penyesuaian dengan visi-misi Gubernur Rudy Mas`ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Ada tiga kegiatan yang tetap berjalan dan masuk dalam program jospol yang diusung duet pemimpin anyar di tanah Etam itu.
Tiga kegiatan itu, sambung Irham, pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Mahakam Ulu; Pembangunan Pelabuhan Internasional; serta program revitalisasi Sungai Mahakam.
Dijabarkannya, pembangunan Bandara Ujoh Bilang sudah dituangkan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030. ‘Tapi bukan dishub lagi yang tangani. Beralih ke PUPR-Pera,” katanya.
Tugas Dishub akan lebih banyak menyasar pada program revitalisasi Sungai Mahakam. Ada lima kegiatan yang akan berjalan kontinyu sepanjang 2025-2029. Rehabilitasi Dermaga Sungai Tering di Kubar senilai Rp 3,1 miliar di 2025; rehab Dermaga Sungai Melak Rp 13 miliar pada 2026; rehab dermaga Ujoh Bilang, Mahakam Ulu di 2027 dengan estimasi pembiayaan Rp 15 miliar.
Lalu, pembangunan dermaga di Kutai Kartanegara (Kukar) yang disusun dua tahap sepanjang 2028-2029 dengan estimasi biaya masing-masing sebesar Rp 10 milyar dan Rp 15 miliar.
Pada 2025 ini, Dishub akan lebih banyak bertugas dalam mengadakan rambu jalan, pagar pengaman, hingga penerangan jalan umum (PJU). Untuk rambu jalan dan pagar pengaman, Pagu anggarannya Rp 20 miliar dan menyasar pada empat kabupaten/kota. Samarinda, Kukar, Kutai Timur (Kutim), hingga Berau.
“Sementara PJU, pagunya Rp 50 miliar untuk Kukar, Kutim, dan Berau,” katanya singkat.
Editor : Uways Alqadrie