KALTIMPOST.ID, JAKARTA- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin mengakui gunakan jet pribadi saat pemilu 2024 lalu. Namun sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan dugaan korupsi penggunaan pesawat privat jet.
"Pertama, kami belum dapat informasi apapun dari KPK, termasuk terkait yang disampaikan ada laporan kaitan dengan privat jet," ujar Afifuddin saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
KPU dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia) terkait dugaan penyalahgunaan private jet. KPU tak menampik adanya penggunaan private jet tersebut.
Dia mengatakan alasan penggunaan private jet karena untuk mempercepat proses pendistribusian logistik Pemilu. Afifuddin menjelaskan KPU memiliki waktu yang singkat dalam proses Pemilu 2024.
"Pemilu 2024, kampanye itu cuma 75 hari, jadi betapa waktunya sangat mepet. Sehingga ada kebijakan untuk bagaimana mempercepat proses-proses, termasuk juga memastikan jajaran ad hoc kita, rekrutmen di bawah bagaimana. Intinya untuk percepatan persiapan, kebijakannya begitu. Itu yang kemudian kami lakukan," kata Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Dia menjelaskan bahwa pihak KPU sudah lama memberikan penjelasan bahwa penggunaan jet privat tersebut untuk keperluan distribusi logistik dan musim kampanye pemilihan presiden.
Namun, kata Afif, penggunaan jet privat tidak hanya sebatas distribusi logistik, tetapi juga untuk memastikan seluruh persiapan pemilu berjalan lancar.
"Intinya untuk percepatan persiapan, kebijakannya begitu, itu kemudian kami lakukan," kata dia.
Afif kemudian enggan menjelaskan perihal teknis pengadaan jet privat tersebut, karena dia menyebut bukan bagian dari tugas fungsi komisioner untuk menjawab.
Editor : Uways Alqadrie