KALTIMPOST.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM karena mengeluarkan kebijakan memasukan siswa bermasalah ke barak militer.
Pelapornya adalah seorang wali murid di Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan. Ia mengemukakan pelaporan ini dilakukan karena penilaian tidak seharusnya pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara militer. Terlebih lagi, program itu disebutnya belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah menjadi lebih baik lagi.
“Kami mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pelatihan siswa dididik oleh TNI di barak miiter. Tak ada jaminan apapun bahwa pelatihan siswa di barak militer oleh TNI tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik,” ucap Adhel di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Adhel menuturkan kebijakan Dedi Mulyadi tersebut diduga melampaui kewenangan dan tanpa payung hukum yang jelas. Ia juga berspekulasi untuk melibatkan TNI untuk membina siswa bermasalah dalam jangka waktu singkat.
Ia menilai pelatihan anak di barak militer oleh TNI, cenderung kuat mengarah ke pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.
Tidak ada jaminan bahwa proses pelatihan siswa di barak militer oleh TNI tersebut bebas dari intimidasi, diskriminasi, kekerasan fisik atau psikis, pemaksaan kehendak, dan perilaku-perilaku lainnya.
Informasi yang kami dapat bahwa anak-anak disuruh bangun jam 04.00 WIB, tidur jam 10 malam, mengenakan pakaian militer, diajarin baris-berbaris, dibotakin, dan lain sebagainya, kata dia.
Ia pun berharap Komnas HAM bisa mengusut kasus ini untuk memastikan tidaknya pelanggaran HAM. Sebab, program itu bukan memanusiakan manusia, tetapi dipandangnya memiliterkan manusia.
Dia juga berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional agar sejalan dengan tujuan pendidikan. Hal itu karena tidak adanya aturan yang menyatakan TNI bisa terlibat dalam sistem pendidikan.
Menurut dia, dirinya tidak hanya akan melaporkan ke Komnas HAM, tapi juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan kepala daerah lainnya yang menerapkan kebijakan pelatihan siswa didikan TNI di Barak Militer,” ujarnya.
Editor : Uways Alqadrie