KALTIMPOST.ID, GARUT— Suasana pagi yang tenang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, mendadak berubah menjadi kepanikan saat ledakan keras terdengar hingga radius beberapa kilometer, Senin (12/5/2025). Suara menggelegar itu berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa milik TNI Angkatan Darat yang digelar di wilayah tersebut.
Ledakan yang seharusnya berlangsung terkendali justru berujung maut. Sebanyak 13 nyawa melayang, terdiri dari empat personel TNI AD dan sembilan warga sipil, dalam tragedi yang masih dalam proses investigasi oleh pihak militer dan kepolisian.
Kecelakaan ini menuai kritik dari pengamat militer. Khairul Fahmi, Co-Founder dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyoroti potensi kelalaian prosedural dalam pemusnahan amunisi tersebut.
"Jika sampai warga sipil menjadi korban, berarti ada indikasi pengamanan lokasi yang gagal. Bisa karena lemahnya pelaksanaan SOP atau kesalahan penilaian kondisi lapangan," ujar Fahmi.
Ia menegaskan bahwa prosedur pemusnahan Amunisi Tidak Layak Pakai (ATLP) memiliki standar ketat, mulai dari pemilihan lokasi aman minimal 2-5 km dari pemukiman, hingga pengamanan perimeter dan pembatasan akses warga.
Harus Ada Penegakan SOP yang Konsisten
Menurut Fahmi, setiap sesi peledakan seharusnya dilakukan bertahap dengan jumlah amunisi terbatas untuk meminimalkan risiko. Unit medis serta pemadam kebakaran juga wajib bersiaga di sekitar lokasi.
“Kalau salah satu elemen itu diabaikan, risikonya bisa seperti ini—jatuhnya korban jiwa dalam jumlah banyak,” tambahnya.
Sementara itu, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, selaku Kepala Pusat Penerangan TNI, membenarkan jumlah korban mencapai 13 orang dan menyebut seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk.
Pihak TNI menyatakan saat ini fokus pada pengamanan area serta penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Kristomei juga menegaskan kekhawatiran bahwa mungkin masih ada sisa amunisi yang berpotensi meledak.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko