KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT–Dalam upaya mencari referensi untuk pematangan Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Paser melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pekan lalu.
Kunjungan kerja tersebut dipimipin langsung Ketua Pansus I DPRD Paser M Nasir, didampingi Wakil Ketua Pansus I DPRD Paser Kasri, dan para anggota pansus I Indra Pardian, Edwin Santoso, Sultan Surya Pasha, dan Kepala BPBD Paser, Ruslan.
Nasir mengatakan, kunjungan dilakukan untuk mencari referensi dan masukan bagaimana regulasi BPBD Paser yang saat ini tipe B untuk naik tingkat ke tipe A.
Dari hasil kunjungan tersebut, BNPB menyatakan bahwa ada progres harmonisasi permendagri untuk naik tingkat.
"Saat ini kesimpulannya masih progres penggodokan. Kami DPRD Paser menyambut dengan baik dengan adanya permintaan kenaikan tipe BPBD Paser yang saat ini B untuk naik ke tipe A, " ujarnya, Minggu (15/6).
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, jika BPBD Paser naik tipe, armada semakin bertambah dan meningkat.
BPBD Paser juga dapat meningkatkan penanggulangan serta penanganan bencana agar lebih efektif, lebih cepat serta tanggap mengingat luasnya wilayah Kabupaten Paser.
Namun, DPRD Paser harus menyikronkan dengan pusat, jangan sampai perda yang dibuat menjadi tumpul karna menabrak peraturan yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun pusat.
"Kami masih mengumpulkan referensi dari BNPB dan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang BPBD-nya telah naik tingkat," katanya.
Kunjungan ke BNPB baru kali ini dan Pansus I DPRD Paser masih mencari referensi di daerah lainnya untuk kembali menggodok rapeda tersebut.
Setelah itu Pansus I DPRD Paser akan kembali rapat secara internal untuk melakukan pengodokan raperda.
"Sesuai dengan penyampaian kapala BPBD Kabupaten Paser, karena perda itu di era 2016, oleh karena itu harus dilakukan harmonisasi dengan keadaan saat ini di Paser," lanjutnya.
Anggota Pansus I DPRD Paser Indra Pardian menambahkan, dengan banyaknya ancaman bencana, BPBD Paser perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam hal pengelolaan dan penanggulangan bencana.
Itu agar bencana yang terjadi di Kabupaten Paser, dapat ditangani dan ditanggulangi secara baik.
"Kami berharap setelah BPBD ini naik kelas, segera untuk membangun jejaring relawan kebencanaan dan mempunyai big data kebencanaan sebagai bahan informasi, sehingga kita bisa menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Paser," kata Indra.
Editor : Dwi Restu A