KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Janji kampanye Rudy Mas`ud dan wakilnya Seno Aji tentang pendidikan gratis hingga S3 jadi buah bibir. Program bernama Gratispol itu hendak diwujudkan dalam waktu dekat.
Namun pelaksanaan program itu, dinilai jauh dari yang dibayangkan publik ketika janji diucapkan pasangan yang resmi memimpin Kaltim akhir Februari 2025.
Pelaksanaannya, disebut-sebut tak selaras dengan embel-embel gratis yang tersemat. Sorotan publik tak hanya tertuju ke Pemprov Kaltim. DPRD pun juga. Dewan dianggap tak bertaring dalam menyoroti melencengnya realisasi janji politik itu.
Sarkowi V Zahry, anggota Komisi IV DPRD Kaltim buka suara. Dia menegaskan dewan bukannya tak bekerja. Tapi, dalam serangkaian pertemuan membahas tentang teknis pelaksanaan program itu, ada birokrasi yang tak bisa ditabrak yang membuat janji itu harus disesuaikan dengan sejumlah alasan.
“Kalau dibilang Gratispol tidak pol, ya bisa jadi. Tapi bukan berarti batal. Ada penyesuaian merujuk regulasi yang ada, kewenangan pemerintah, serta mengukur fiskal,” katanya, Rabu, 9 Juli 2025.
Aturan main yang diatur pusat, jaminan pendidikan gratis hanya boleh diterapkan di daerah otonomi khusus seperti Papua. Sementara Kaltim tidak termasuk dalam kategori otonomi seperti itu.
Alhasil, skema pendidikan gratis muskil terjadi. Pemprov, lanjut Owi, begitu dia kerap disapa, mengetahui ini selepas berkoordinasi dengan Kemendagri.
Lalu tentang kewenangan pemerintahan. Provinsi hanya berwenang mengurusi pendidikan menengah ke atas atau SMA sederajat. Sementara SD dan SMP, ada di kabupaten/kota.
Dan masalah pendidikan tinggi digenggam pusat lewat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Riset dan Teknologi. “Dua alasan ini membuat program gratis yang dijanjikan bergeser jadi bantuan pendidikan tinggi,” tuturnya.
Dan kemampuan keuangan daerah jadi alasan ketiga mengapa bantuan pendidikan tinggi yang diberikan pun tak bisa penuh. Hanya sebatas menjamin mahasiswa tak perlu lagi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan limit yang diatur.
“Ini kompromi antara janji politik dan aturan yang ada. Memang tak penuh, setidaknya meringankan beban mahasiswa,” sebutnya.
Keterbatasan anggaran, lalu APBD yang sudah lebih dulu dikunci sebelum Rudy dan Seno defenitif menjabat jadi alasan lain mengapa pelaksanaan perdana Gratispol yang bersulih nama jadi bantuan pendidikan tinggi hanya menyasar mahasiswa baru.
APBD Kaltim, dalam dua tahun ke depan diprediksi belum stabil, malahan berpotensi mengalami penurunan.
Tahun ini Kaltim memang punya sekitar Rp21 triliun dan tahun depan diprediksi Rp18 triliun. Angka itu diduga akan kembali melorot di 2027 karena sejumlah faktor.
“Sementara anggaran tak bisa sepenuhnya terfokus ke hal itu. Perlu melihat kebutuhan pembangunan lain, dari infrastruktur, kesehatan, hingga masalah lain,” jelasnya.
Jika mengacu ritme birokrasi, kata dia, janji kampanye Rudy-Seno baru bisa diwujudkan 2026 mendatang. Efesiensi anggaran yang ditetapkan pusat memberi ruang dalam pemusatan ulang APBD.
Meski dengan nilai yang tak signifikan. “Makanya bisa dilaksanakan di 2025 ini, meski belum maksimal,” imbuhnya mengakhiri.
Editor : Uways Alqadrie