KALTIMPOST.ID-Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) se-Kaltim Tahun 2025, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni yang diwakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Noryani Sorayalita.
Dia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Terutama dalam menghadapi tantangan kependudukan dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Masalah penduduk bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas hidup manusia. Kita tidak bisa lagi bekerja terkotak-kotak. Perlu pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan kolaborasi dari pusat hingga daerah,” ujar Sorayalita saat membuka Rakorda PPKB 2025 di Swissotel IKN, Rabu (23/7).
Rakorda itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sekprov menegaskan bahwa pengendalian penduduk bukan hanya tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim atau dinas teknis.
Tetapi kerja kolektif seluruh elemen, mulai sektor pendidikan, kesehatan, sosial hingga tingkat desa.
Pada era bonus demografi yang berlangsung dari 2020 hingga 2045, Kaltim terlebih sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dituntut menjadi contoh dalam pengelolaan pembangunan berbasis kualitas sumber daya manusia (SDM).
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pun disebut sebagai panduan penting. Namun harus diiringi dengan eksekusi nyata dan konsistensi.
“Membangun manusia unggul tidak bisa ditunda dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Rakorda itu diharapkan mampu menghasilkan rumusan aksi nyata dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
Dengan semangat kolaboratif, Pemprov Kaltim optimistis bisa mengelola kependudukan dengan efektif serta mewujudkan keluarga sejahtera yang menjadi fondasi pembangunan daerah. (KRV/pt/rd)
Editor : Romdani.