KALTIMPOST.ID, BONTANG- Pemprov Kaltim melakukan mediasi terkait polemik tapal batas Kampung Sidrap, Kamis (31/7/2025) di Jakarta. Pada proses tersebut dihadiri oleh pejabat pemkot dan DPRD Bontang serta dari pemkab dan legislator Kutim.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan mediasi berlangsung dari 09.30 hingga 12.00 Wita di Kantor Penghubng Pemprov Kaltim, Jakarta. “Kalau melihat hasil mediasi ini sepertinya perkara akan terus berlanjut kembali disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kami pesimistis mediasi berpihak ke Bontang,” kata Andi Faiz.
DPRD Bontang selaku pemohon uji materi ini akan mengikuti sesuai proses yang ada di MK. Namun, Andi Faiz yakin bahwa MK akan memutuskan Sidrap masuk Kota Bontang. “Karena yang diuji ini adalah aspek pelayanan publik dan posisinya Sidrap yang benar masuk wilayah Bontang,” ucapnya.
Rasa pesimistis ini muncul karena pada saat mediasi Pemkab dan DPRD Kutim menolak permintaan Bontang agar Sidrap menjadi bagian wilayah mereka (Bontang). Nantinya Pemprov Kaltim akan melakukan kunjungan lapangan yang akan dilaporkan oleh Gubernur Kaltim kepada MK. Sesuai batas waktu yang diberikan oleh MK.
Baca Juga: Rencana Kutim Jadikan Kampung Sidrap Desa Baru Terhambat, Ribuan Warga Masih Ber-KTP Bontang
Politikus Golkar ini menyebut Gubernur Kaltim menekankan untuk masing-masing pihak berjiwa besar demi kepentingan masyarakat. Termasuk memberikan standar pelayanan minimal untuk warga Sidrap.
Utamanya askes pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. “Jadi poinnya gubernur meminta supaya singkirkan ego masing-masing dan coba berpikir secara logis untuk kepentingan warga Sidrap,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki