Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bontang Usulkan Bankeu Rp 202 Miliar, Prioritas Penanganan Banjir

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
Neni Moerniaeni
Neni Moerniaeni

Advertisement

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Pemkot Bontang terus berupaya mendongkrak postur APBD 2027 di tengah ancaman penurunan fiskal daerah. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengusulkan tambahan anggaran melalui skema bantuan provinsi senilai Rp 202 miliar.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, tambahan anggaran tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan dan mempertahankan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemkot Bontang.

“Kalau bantuan itu masuk, postur APBD kita bisa naik signifikan. Program tetap jalan dan kesejahteraan pegawai juga bisa dipertahankan,” kata Neni usai melantik sejumlah ASN di Pendopo Rujab Wali Kota, Jumat (8/5/2026).

Ia menyebut usulan tersebut telah disampaikan dalam Musrenbang dan mendapat respons langsung dari gubernur. Saat ini, usulan masih menunggu proses persetujuan hingga 8 Mei mendatang.

Neni menjelaskan sebagian besar usulan diarahkan untuk penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi. Mulai dari pembangunan drainase, penguatan tanggul hingga normalisasi sungai.

Advertisement

Menurutnya, persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani secara kolaboratif antara pemerintah kota dan provinsi.

“Yang paling utama itu penanggulangan banjir dan infrastruktur. Mudah-mudahan semua bisa masuk dalam usulan Rp 202 miliar itu,” ucapnya.

Tak hanya penanganan banjir, Pemkot Bontang juga mengusulkan untuk penanganan stunting. Ia berharap dengan intervensi ini angka stunting di Kota Bontang terus mengalami penurunan.

Selain bantuan provinsi, Pemkot Bontang juga masih memperjuangkan dana kurang salur sebesar Rp 402 miliar agar bisa dimasukkan dalam postur APBD 2027. Meski hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat, Neni menegaskan dana tersebut tetap harus dicantumkan dalam rancangan anggaran daerah.

Ia menyebut dasar hukumnya sudah tersedia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tinggal menunggu keputusan lebih lanjut melalui KMK.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bontang Siapkan Dua Infrastruktur Pengendali Banjir, Polder Satimpo dan Tanggul Sungai Jadi Andalan

Bontang Siapkan Dua Infrastruktur Pengendali Banjir, Polder Satimpo dan Tanggul Sungai Jadi Andalan

Ancaman banjir di Bontang tak cukup dihadapi dengan penanganan sesaat. Butuh infrastruktur yang mampu kendalikan aliran air ke permukiman

DPRD Samarinda Minta Drainase Terintegrasi, Penanganan Banjir Harus Jelas

DPRD Samarinda Minta Drainase Terintegrasi, Penanganan Banjir Harus Jelas

Pemkot Samarinda diminta mematangkan strategi penanganan banjir selama musim kemarau sebagai persiapan menghadapi musim hujan.

Atasi Krisis Air Baku, Balikpapan Gandeng Bank Dunia dan Singapore Water Center Susun Strategi Baru

Atasi Krisis Air Baku, Balikpapan Gandeng Bank Dunia dan Singapore Water Center Susun Strategi Baru

Pemkot Balikpapan melalui Bappeda Litbang resmi menjalin kolaborasi dengan Bank Dunia, NUS Cities, dan Singapore Water Center

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer