KALTIMPOST.ID-Musim kemarau kembali membawa dampak serius bagi masyarakat di Mahakam Ulu (Mahulu).
Kabupaten yang berbatasan dengan Kalbar dan Malaysia tersebut lagi-lagi harus dihadapkan dengan sulitnya distribusi barang. Akibat surutnya Sungai Mahakam.
Kapal-kapal pembawa logistik termasuk keperluan pokok dari Samarinda tak mampu menembus dermaga-dermaga di sejumlah kecamatan. Seperti Long Pahangai, Long Apari dan Ujoh Bilang. Karena debit sungai yang begitu rendah.
Efeknya, lebih dari sepekan terakhir warga Mahulu pun menderita. Harga keperluan pokok meroket.
Beras misalnya. Tertinggi bisa mencapai lebih dari Rp 1,2 juta untuk ukuran 25 kilogram.
Angka itu naik dua kali lipat lebih dari harga normal di Samarinda. Selain itu, tipisnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) membuat harga pertalite dan solar naik drastis hingga Rp 30 ribu per liter dan dibatasi maksimal 15 liter per kepala keluarga.
Harga elpiji 12 kilogram bahkan menembus Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per tabung. Sedangkan elpiji 3 kilogram dijual sekitar Rp 400 ribu.
Minyak goreng 2 liter mencapai Rp 200 ribu per botol, dan gula pasir menembus Rp 40 ribu per kilogram. Membuat warga mengeluhkan kesulitan ekonomi yang kian memburuk akibat situasi ini.
Menghadapi krisis pangan dampak kekeringan tersebut, dorongan kuat terhadap perbaikan akses darat kembali menggema.
Mengingat sejak resmi berpisah dari Kubar pada 2012 lalu, Mahulu bisa dikategorikan masih terisolasi.
Kabupaten termuda di Kaltim tersebut hingga kini masih mengandalkan Sungai Mahakam sebagai jalur distribusi utama. Baik barang atau manusia.
Dalam wawancara kepada Kaltim Post pekan lalu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Hariadi Purwatmoko menjelaskan upaya Pemprov Kaltim untuk membuka akses darat dari Kubar ke Mahulu.
Salah satunya dengan menuntaskan pembangunan jalan darat ruas Tering–Ujoh Bilang. Sebagai solusi jangka menengah untuk membuka keterisolasian di Mahulu.
“Akses itu akan menjadi jalur utama yang menghubungkan Mahulu dengan wilayah lain di Kaltim, mengurangi ketergantungan terhadap transportasi sungai. Pembangunan ruas ini masuk program prioritas Pemprov Kaltim. Kita pacu agar bisa maksimal hingga akhir 2025,” ujar Hariadi, Senin (28/7).
Diketahui, saat ini, progres pekerjaan baru mencapai 10 persen, karena kontrak baru berjalan sejak Juni dan Juli 2025.
Proyek tersebut dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan total anggaran sebesar Rp 200 miliar. Penanganan jalan dilakukan sepanjang 28,2 kilometer, mulai dari STA 13+200 hingga STA 41+375.
Spesifikasi teknis jalan meliputi rigid pavement selebar 6 meter dengan tebal 25 sentimeter, lapisan fondasi bawah (LC) selebar 6,1 meter, dan agregat B selebar 6,2 meter dengan ketebalan 15 sentimeter.
Dari sisi pemerintah pusat, sedang disiapkan kontrak multiyears (MYC) 2025–2027 senilai sekitar Rp 450 miliar untuk penanganan 20 kilometer tambahan.
Sisa 15 kilometer lainnya direncanakan ditangani melalui APBD 2026 atau skema MYC lanjutan dari APBN 2026–2028. “Saat ini masih akan dibahas bersama antara DPUPR-Pera Kaltim dan BBPJN,” jelas Hariadi.
Ia mengakui, pekerjaan di lapangan menghadapi tantangan berat. Lokasi proyek yang masih sulit diakses, terutama saat musim hujan, menjadi kendala tersendiri dalam percepatan pembangunan.
Jika akses darat ini tuntas, distribusi barang ke Mahulu diyakini akan lebih efisien dan menurunkan biaya logistik yang selama ini bergantung pada moda sungai.
PROYEK BESAR
Dari Karang Paci, sebutan Gedung DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, menegaskan proyek jalan penghubung dari Kubar-Mahulu merupakan langkah penting dalam memperkuat konektivitas wilayah perbatasan. Sekaligus mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Bumi Etam.
“Pemprov Kaltim sudah menunjukkan keseriusannya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 206 miliar dalam APBD 2025. Dana itu digunakan untuk membiayai pembangunan jalan sepanjang 28,175 kilometer, yang akan menggunakan konstruksi rigid beton untuk menjamin ketahanan infrastruktur di kawasan dengan tantangan geografis tinggi,” ucap Ekti dalam keterangan persnya, Jumat (1/8).
Ekti menjelaskan pembangunan jalan itu telah melalui berbagai tahapan perencanaan, mulai studi awal hingga proses lelang.
“Jalan itu sudah berproses. Tender juga sudah berjalan. Pada anggaran tahun ini ada beberapa segmen yang tidak lama lagi mulai dikerjakan. Saat ini mungkin sudah 80 persen persiapannya,” tuturnya.
Disebutnya, Mahulu memang dikenal sebagai daerah yang secara geografis sangat bergantung pada Sungai Mahakam.
Dari lima kecamatan, sebanyak 46 dari total 50 kampung berada di sepanjang bantaran sungai.
Dalam kondisi normal, sungai menjadi jalur utama transportasi barang dan orang. Namun ketika debit air naik terlalu tinggi atau turun drastis, mobilitas pun terganggu.
“Masyarakat Mahulu hidup sangat bergantung pada Sungai Mahakam. Kalau air besar, banjir. Kalau air kecil, sangat menderita karena transportasi jadi terhambat. Idealnya air sedang terus, tapi kondisi itu sulit dicapai,” jelas Ekti, menggambarkan dinamika keseharian warga Mahulu yang tak lepas dari fluktuasi aliran sungai.
Ketergantungan pada sungai juga berdampak pada harga keperluan pokok. Terutama di wilayah pedalaman seperti Long Pahangai dan Long Apari.
Ketika jalur sungai terganggu, harga barang pun melonjak. Dengan hadirnya akses jalan darat, Ekti berharap distribusi logistik bisa lebih stabil dan harga-harga di pasaran lebih terjangkau.
Pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang sendiri direncanakan terbagi dalam empat segmen. Dua segmen pertama masing-masing akan menyerap anggaran sebesar Rp 53 miliar. Sementara dua segmen sisanya masing-masing Rp 50 miliar.
Namun, mengingat jalan itu berstatus non-status --yakni belum termasuk dalam jaringan jalan nasional maupun provinsi-- pembiayaan proyek harus dilakukan melalui kolaborasi lintas pemerintahan.
Rinciannya, ruas STA 0–10 kilometer ditangani oleh pemerintah pusat melalui APBN. Ruas 10–41 kilometer berada di bawah tanggung jawab Pemprov Kaltim melalui APBD.
Selanjutnya, ruas 41–117 kilometer kembali menjadi tanggungan pemerintah pusat dan ruas 117–136 kilometer menjadi domain Pemkab Mahulu.
Secara keseluruhan, jalan itu akan membentang sepanjang 136 kilometer, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur darat terbesar yang tengah dikerjakan di wilayah perbatasan Kaltim.
Tidak hanya membuka akses fisik, jalan itu juga diharapkan menjadi jalur ekonomi baru bagi Mahulu dan sekitarnya.
“Pembangunan ini bukan hanya soal jalan. Tapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan),” tegas Ekti.
Ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis seperti ini, yang diyakini akan membawa dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, membuka isolasi Mahulu melalui pembangunan jalan darat adalah komitmen nyata pemerintah provinsi yang layak diapresiasi.
“Terutama daerah pedalaman, akses darat sangat dibutuhkan untuk menurunkan harga barang dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kami di DPRD akan terus mendukung agar proyek ini berjalan lancar,” bebernya.
Sebagai informasi, selain akses dari Kaltim, tahun ini Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara sudah menyepakati pembangunan jalur Long Bagun, Mahulu ke Apau Kayan, Malinau sepanjang 120 kilometer di pihak Kaltim dan 22 kilometer di Kaltara.
Perjalanan dimulai dari Long Bagun menuju Batu Majang, kemudian Kilometer 122 hingga Malinau.
Pemkab Mahulu juga telah konsolidasi program dengan pihak Kaltara dan PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) untuk menggunakan koridor yang sudah tersedia untuk jalur tersebut. Di mana alokasi awal untuk akses perbatasan itu mencapai Rp 28 miliar.
Dengan pelaksanaan melibatkan TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan dinas terkait serta masyarakat lokal.
Dijadwalkan dimulai fisiknya setelah Agustus 2025, setelah konsolidasi administratif dan teknis selesai. (rdh/rd)
Editor : Romdani.