KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Berbeda dari tahun lalu, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) 2025, menimbulkan gejolak yang layak dikritik.
Keputusan panitia yang mengundang wakil gubernur Kaltim dan perwira TNI dari Kodam VI/Mulawarman pada acara internal kampus, hingga respons mahasiswa yang melakukan aksi balik badan mewarnai PKKMB Unmul di GOR 27 September, pekan lalu.
Menurut akademisi Fisip Unmul, Saipul Bahtiar, PPKMB tahun ini menarik untuk disimak. Agenda rutin itu, pada tahun ini mencerminkan satu fenomena dan fakta bahwa terjadi kontradiksi antara semangat mahasiswa secara umum, baik yang baru atau yang lama, BEM tingkat universitas maupun fakultas.
“Mereka menolak kehadiran militer aktif ke dalam kampus yang diundang dari pihak universitas, kemudian juga ada yang menolak kehadiran birokrat pemerintah daerah ke dalam kampus. Ini sudah terjadi kontradiksi antara kemauan pihak panitia universitas dan panitia pihak mahasiswa,” katanya.
Baca Juga: PKKMB Unmul Dinilai Menyimpang: Mahasiswa Baru Disuguhi Panggung Pejabat dan Militer
Terkait video sekelompok mahasiswa yang membalikkan badan dan menyanyikan lagu perjuangan, sambung dia, itu merupakan bagian dari ekspresi. Salah satu bentuk protes kehadiran narasumber dari pemerintah daerah karena banyak janji tak dipenuhi.
“Menurut saya idealnya ketika mahasiswa mengekspresikan kekecewaan mereka, pihak rektorat harusnya memberikan ruang,” ucapnya. Sementara pejabat yang dikritik, dikatakan Saipul tidak perlu baperan. “Dan harus koreksi diri kalau janjinya banyak yang tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan janji ketika kampanye, harusnya mereka menyampaikan kepada mahasiswa dengan gaya sebagai pelayan rakyat bukan seperti seorang raja atau pejabat yang bertingkah seperti raja yang harus dihormati. Tidak boleh seperti itu,” ungkapnya.
Menurutnya, aksi di Unmul baru sebagian kecil bentuk kekecewaan dari masyarakat khususnya dari mahasiswa. Saipul menyayangkan sikap rektorat Unmul yang menyampaikan permohonan maaf ke wakil gubernur kemudian diekspos melalui media sosial.
“Unmul itu bukan di bawah kendalinya pemerintah provinsi, kalau misalnya tidak rela memberikan gratis pendidikan kepada mahasiswa Unmul, bilang saja secara buka tidak akan berikan Gratispol untuk mahasiswa Unmul. Wakil rektor tidak mesti harus mendatangi dan meminta maaf, pun enggak merasa dirugikan terhadap ekspresi mahasiswa. Ini jadi pelajaran yang berharga,” jelasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki