KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Kibaran bendera Merah Putih dan teriakan orasi memecah udara Tenggarong. Tepat di depan gerbang DPRD Kukar, massa mahasiswa menatap lurus ke arah barisan dewan dan aparat yang berdiri rapat menunggu. Jarak hanya beberapa meter, tapi tensinya terasa begitu dekat.
Aksi yang berlangsung Senin 1 September 2025 ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, kelompok Cipayung, serta masyarakat. Mereka menyoroti gejolak nasional yang dipicu kenaikan tunjangan DPR dan krisis kepercayaan terhadap lembaga politik.
Di daerah, mahasiswa Kukar menerjemahkan keresahan itu dengan sederet tuntutan konkret yang mereka bacakan di hadapan wakil rakyat. Koordinator lapangan Wawan Ahmad menyampaikan, sedikitnya ada 12 poin tuntutan yang mereka bawa.
Mulai dari menolak RUU KUHAP, mendesak penghapusan tunjangan DPR di semua tingkatan, hingga menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penghapusan undang-undang yang tak berpihak pada rakyat, serta penghentian tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
“Kami juga menyoroti kejahatan ekologis, konflik agraria dan praktik tambang ilegal yang marak di Kukar. Aparat harus tegas menghentikan itu, termasuk jika ada oknum yang membekingi,” tegas Wawan dalam orasinya.
Dari barisan dewan, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani turun langsung menemui massa. Mengenakan peci hitam dan membawa map dokumen, ia menerima tuntutan mahasiswa di atas mobil komando. Momen itu menjadi penegasan simbolis: suara mahasiswa diterima secara resmi oleh lembaga perwakilan daerah.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar memastikan, jalannya aksi berlangsung kondusif. Ia menyebut pengamanan dilakukan secara humanis dengan melibatkan Polri, TNI, dan pemerintah daerah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah untuk mengawal adik-adik mahasiswa agar aspirasi bisa disampaikan dengan tertib. Semua berjalan kondusif dan kami akan tindaklanjuti masukan yang disampaikan,” ujarnya.
Aksi ini menandai bahwa gelombang protes nasional kini merambat ke daerah, termasuk Kutai Kartanegara. Mahasiswa tidak hanya mengaitkan isu tunjangan DPR, tapi juga menyoroti problem lokal seperti tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka menegaskan, bila tuntutan tak direspons, gelombang aksi berikutnya dengan massa lebih besar akan kembali digelar. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo