KALTIMPOST.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak adanya investigasi menyeluruh atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam gelombang aksi protes di Indonesia yang menewaskan 6 orang.
“Kami mengikuti secara dekat rangkaian kekerasan di Indonesia terkait aksi protes nasional atas tunjangan DPR, kebijakan penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, dalam keterangan resminya pada 1 September 2025.
Ia menekankan pentingnya dialog untuk merespons keresahan publik. Shamdasani juga menegaskan, semua aparat keamanan, termasuk militer jika dilibatkan dalam tugas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana diatur dalam standar internasional.
“Pemerintah harus menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga ketertiban sesuai norma internasional,” ucapnya.
PBB juga menyoroti pentingnya peran media dalam meliput secara bebas dan independen tanpa ada tekanan.
Aksi protes awalnya berlangsung damai, namun berubah ricuh setelah beredar rekaman video yang menunjukkan satuan elite kepolisian paramiliter menabrak seorang kurir pada 28 Agustus malam.
Gelombang aksi kemudian meluas dari Jakarta ke berbagai kota besar lainnya. Kerusuhan kali ini disebut sebagai yang terparah sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun lalu.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko