KALTIMPOST.ID, Pembahasan APBD Kaltim 2026 kembali berlanjut, Rabu, 3 September 2025. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kembali duduk bersama dalam satu forum, membahas arah belanja hingga skema pembiayaan daerah tahun depan.
Meski kabar pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat terus membayangi, angka Rp 21,35 triliun masih jadi pedoman pembahasan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Yusliando, menegaskan nominal itu hanya jadi pijakan sementara. "Rp 21,35 triliun masih jadi patokan karena belum ada keputusan final berapa yang dipangkas," ucapnya selepas rapat di DPRD Kaltim.
Desas-desus pemangkasan TKD memang sudah santer beredar. Dengan besaran mencapai separuh dari yang bakal diterima Kaltim. Komponen yang disebut bakal terpangkas itu berasal dari pos Dana Bagi Hasil (DBH). Proyeksi awalnya diperkirakan Rp 8-9 triliun. Nah, postur APBD Rp 21,35 triliun yang dibahas saat ini masih bertumpu pada nominal yang diproyeksikan tersebut. Di rapat kedua ini, TAPD mengurai rencana belanja daerah tahun depan. "Tapi belum selesai. Masih ada pembahasan lanjutkan nanti," katanya.
Baca Juga: APBD 2026 Kaltim Bisa Susut Rp 5 Triliun, Ini Pemicunya..
Dewan, kata dia, minta detail belanja diurai. Hingga ke pengampu di masing-masing perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Ketika surat dari Kementerian Keuangan yang berisi angka pasti pemangkasan, barulah arah dan plafon sementara anggaran disesuaikan dengan besaran TKD yang dipotong. "Masih ada waktu. Pembahasan murni 2026 paling lambat November nanti," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (2/3), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan jika komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasa didapat Kaltim dalam postur transfer ke daerah (TKD) dari pusat, diprediksi terpangkas 50 persen. Pada 2026, APBD Kaltim diproyeksikan sebesar Rp 18,78 triliun. Angka itu bahkan diprediksi masih bisa tumbuh hingga Rp 20 triliun seiring menggeliatnya perekonomian Kaltim. Tapi, estimasi di atas kertas itu tak berguna ketika kebijakan efisiensi dari pusat muncul dan membuat TKD dari pusat melorot jauh.
Baca Juga: APBD Kaltim 2026 Terancam Merosot, Tiga Upaya Ini Akan Dilakukan Pemprov Untuk Genjot PAD
"Jadi perlu disesuaikan lagi dengan potensi pemangkasan 50 persen itu," katanya. Sementara itu, soal postur APBD 2026, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, belum mau berkomentar banyak. Apa yang dibahas banggar bersama TAPD masih sebatas proyeksi. Tahun depan, APBD Kaltim digambarkan sebesar Rp 21,3 triliun. Tapi, kata dia, angka itu hanya berlaku jika tak ada pemangkasan pusat.
"Kabar sementara yang beredar ada pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) mencapai 50 persen atau sekitar Rp 5 triliun," sebutnya. Alhasil, APBD tahun depan berpeluang terbilang ramping. Hanya menyisakan sekitar Rp 16-17 triliun yang bisa dikelola untuk pembangunan daerah. "Untuk pastinya, menunggu instruksi atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ungkapnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki