KALTIMPOST.ID, Selepas rapat maraton tiga hari berturut, Badan Anggaran (banggar) DPRD Kaltim merampungkan kerjanya evaluasi arah dan plafon anggaran tahun depan, Kamis, 4 September 2025, malam.
Namun, ketua dewan sekaligus nahkoda Banggar, Hasanuddin Mas`ud, mengaku hasil rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) itu masih perlu menunggu satu hal; kepastian terkait pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pusat. “Seperti lagu, intro sudah dimainkan. Tinggal masuk ke musiknya,” ucapnya usai rapat anggaran di DPRD Kaltim.
Baca Juga: Dana TKD Dipangkas Pusat, Pemprov Kaltim Janji Tidak Ada Kenaikan Pajak Daerah
APBD yang semula diproyeksikan Rp 21,3 triliun, bisa tiba-tiba bersulih rupa jadi Rp 15-16 triliun saja ketika DBH benar-benar dipenggal pusat. “Sekitar Rp 4-5 triliun pemotongannya. Tunggu keputusan resmi pusat,” sambungnya.
Dari rapat maraton tiga hari terakhir, setiap detail perencanaan anggaran yang disusun TAPD sudah dibedah banggar. Kegiatan mana yang bisa ditekan, merujuk kebijakan efesiensi. Mana yang harus jalan terus, Semua dipastikannya sudah mendetail dicatat banggar.
Baca Juga: Rapat APBD Kaltim 2026 Alot, Hal Ini yang Bikin Pemprov dan Banggar DPRD Galau
Senin nanti, 8 September 2025, semua akan ditentukan. Apakah KUA-PPAS 2026 ini akan disetujui dewan atau perlu perpanjangan waktu lagi agar evaluasi bisa lebih tajam dan mampu dipertanggungjawabkan. “Lihat Senin nanti gimana akhirnya, waktunya mepet,” katanya singkat. (*)
Editor : Muhammad Rizki