KALTIMPOST.ID, Lewat pelatihan kompetensi PBJ berbasis Massive Open Online Course, Pemprov Kaltim mencoba mengakselerasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di APBD 2025 bisa maksimal. Asisten Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rahmat, memaparkan dari APBD Rp 20,9 triliun, sekitar Rp 5,98 triliun harus direalisasikan lewat PBJ.
“Kalau semua tersendat, bukan hanya realisasi anggaran yang terdampak. Tapi juga pelayanan publik,” katanya, Kamis, 4 September 2025. Dirincikannya, dari 262 paket kegiatan senilai Rp 1,2 triliun lewat tender ada dua paket yang belum selesai. Sementara 7.135 paket lewat E-Purchasing dengan nilai Rp 4,1 triliun masih ada 43 persen yang belum berjalan.
Sementara pengadaan dan penunjukan langsung, masih ada 43 persen dari 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar yang juga belum berjalan. Padahal PBJ pemerintah punya efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi serta mendukung program prioritas Gubernur.
Untuk itu, Ujang meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan mengidentifikasi kendala dan berkoordinasi dengan Biro PBJ agar paket-paket yang tertunda bisa selesai. “Jangan tunggu Desember baru dikebut penyelesaiannya. Kalau ada masalah, komunikasi segera dengan Biro PBJ,” tukasnya.
Ujang berharap pelatihan ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pejabat pengadaan, sehingga proses PBJ di Kaltim dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan akuntabel. (*)
Editor : Muhammad Rizki