KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Di balik layanan kesehatan ibu dan anak yang rutin diberikan posyandu, ada kerja keras para kader. Namun, perjuangan mereka kerap tak sebanding dengan dukungan kesejahteraan yang diterima.
Ketua Kader Posyandu Bunda Bakti, Kameliya menuturkan bahwa sejak berdiri pada 2019, pihaknya bertahan dengan dana terbatas dari dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan sekitar serta Pro Bebaya.
“Di Bunda Bakti itu kan sumber dananya ada dua. Ya dari Pro Bebaya sekitar Rp2 juta per tahun untuk operasional, sama dari United Tractors (UT) sekitar Rp250 ribu per bulan,” jelasnya.
Dana itu digunakan untuk kebutuhan operasional, PMT (pemberian makanan tambahan) bulanan, hingga perlengkapan posyandu. Namun, untuk honor kader sendiri jumlahnya diakui kecil.
“Kalau yang tahun dulu, honor sekitar Rp 600 ribu per kader. Itu pun pertahun. Jadi kalau dihitung sebulan cuma 50 ribu,” ujarnya.
Besaran itu tentu jauh dari kata layak, apalagi tugas kader bukan sekadar hadir di posyandu. Mereka juga menjadi perpanjangan tangan puskesmas dalam memantau kesehatan balita dan memberikan edukasi gizi kepada orangtua.
“Harapannya tuh sih kita lebih dipikirkan lagi kesejahteraan kader-kader ini. Karena kan kader ini adalah perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan,” tegas perempuan yang dipanggil Kamel itu.
Meski begitu, kader tetap berusaha menjalankan tugas dengan semangat sosial. “Murni kerja sosial jadinya. Janganlah tenaga kita diperlukan tapi kesejahteraan kita enggak dipikirkan,” keluhnya.
Kondisi diperparah dengan perbedaan dukungan antarwilayah. Jika dibandingkan dengan posyandu di Kutai Kartanegara, di mana kader mendapat insentif Rp250 ribu per bulan. Sementara di Samarinda, dukungan semacam itu belum ada.
Tidak jarang, keterbatasan dana membuat kader harus nombok atau mengandalkan kotak partisipasi warga. Hal itu dilakukan agar kegiatan tetap berjalan dan masyarakat tidak terbebani biaya, termasuk untuk layanan yang seharusnya gratis seperti pemberian vitamin A.
Kamel menilai, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian lebih pada kader posyandu. Selain meningkatkan honor, dukungan dana operasional juga perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan ibu dan anak tidak hanya bergantung pada dana CSR.
“Yang tahu posyandu ya kami di lapangan. Jadi jangan sampai kader ini dianggap kecil. Padahal peran kami sangat besar,” pungkas Kamel. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo