KALTIMPOST.ID-Pemprov Kaltim menegaskan pentingnya percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa agar target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dapat tercapai.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekprov Kaltim Ujang Rachmad saat membuka Sosialisasi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang diselenggarakan BPSDM Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (4/9).
Ujang menjelaskan, dari total APBD Kaltim 2025 yang mencapai Rp 20,9 triliun, sekitar 28,5 persen atau Rp 5,98 triliun direalisasikan melalui pengadaan barang dan jasa.
Rinciannya, untuk tender terdapat 262 paket senilai Rp 1,2 triliun, dengan dua paket di antaranya belum selesai.
Pada skema E-Purchasing, terdapat 7.135 paket senilai Rp 4,1 triliun. Namun 43 persen paket atau 25 persen nilai anggarannya belum berjalan.
Sementara pengadaan langsung dan penunjukan langsung mencatat 9.016 paket senilai Rp 649,47 miliar, dengan 48 persen paket belum dieksekusi.
“Jika seluruh proses ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pada pelayanan publik. Belanja pemerintah memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Menurut Ujang, rendahnya progres pengadaan akan memengaruhi pencapaian program prioritas Gubernur.
Ia meminta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) segera menuntaskan paket yang tertunda, mengidentifikasi hambatan, dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
“Jangan tunggu sampai Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang menumpuk. Kalau ada kendala, segera komunikasikan. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tegasnya.
Ia menekankan, pengadaan barang/jasa tidak hanya berkaitan dengan serapan anggaran, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi.
“Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja tercipta, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terdorong naik. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif, tapi memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” jelasnya.
Ujang berharap, pelatihan ini menjadi momentum memperkuat kapasitas pejabat pengadaan, sehingga proses PBJ di Kaltim dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel.
“Kita ingin seluruh proses berjalan efektif. Pengadaan barang dan jasa yang cepat, tepat, dan transparan akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (rey/pt/rd)
Editor : Romdani.