KALTIMPOST.ID, APBD Kaltim 2025 kembali diutak-atik. Postur anggaran yang sudah diketuk akhir tahun lalu perlu disesuaikan lantaran ada dana transfer dari pusat yang tak kunjung turun. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu jadi penyelamat ketika dana transfer dari pusat tak kunjung turun.
“Tetap ada penyesuaian karena dana transfer belum cair tahun ini. Kita sesuaikan dengan kondisi riil keuangan. Ada pengurangan sekitar Rp500 miliar,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji usai rapat paripurna pengesahan Perubahan KUA-PPAS 2025 pada Jumat, 12 September 2025, malam
Penyesuaian pemerintah menyasar belanja operasional hingga modal. Dan Seno berharap, ke depan tak ada lagi pemotongan atau terlambatnya penyaluran dana transfer. “Mudah-mudahan tidak ada lagi yang dipotong nantinya,” lanjutnya.
Baca Juga: Dana Transfer ke Daerah Dipangkas 75 Persen, APBD Kaltim 2026 Kehilangan Rp 4,5 Triliun
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan. Meski dana transfer menyusut, postur APBD tetap mengalami kenaikan. Dari yang semula disepakati Rp 21 triliun menjadi Rp 21,74 triliun. SiLPA tahun lalu yang jadi penopang tumbuhnya fiskal di tahun berjalan. “Ada SiLPA sekitar Rp 2,6 triliun,” katanya.
Tapi tak semua anggaran itu leluasa digunakan. Ada yang sudah terikat peruntukannya. Anggaran ke badan layanan umum daerah, misalnya. Yang fleksibel didistribusikan hanya sebesar Rp1,6 triliun. SiLPA ini dituangkan di APBD Perubahan 2025 selepas laporan keuangan tahun lalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Ierwakilan Kaltim.
Baca Juga: Dana TKD Dipangkas Pusat, Pemprov Kaltim Janji Tidak Ada Kenaikan Pajak Daerah
“SiLPA ini yang membuat di perubahan tetap naik angkanya. Jadi Rp 21,74 triliun,” sambung Sri. Meski tumbuh, angka tambahan di APBD perubahan tidak ditujukan ke program baru. Plot pembiayaan baru ditujukan untuk menguatkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sejak awal tahun.
Visi-misi kepala dan wakil kepala daerah ditebalkan di Perubahan KUA-PPAS 2025 ini. Sejumlah program unggulan mulai disuplai anggaran. Gratispol yang menggratiskan UKT, misalnya. Oktober nanti, kata dia, program yang bekerja sama dengan 52 perguruan tinggi negeri/swasta se-Kaltim itu sudah bisa benar-benar dirasakan.
“Jadi warga Kaltim bisa merasakan manfaat program unggulan gubernur dan wakil gubernur ini,” tuturnya. Terkait belanja pegawai, Kaltim disebutnya masih stabil. Sekitar 19 persen dari total anggaran ditujukan untuk itu. Persentase itu masih di bawah ambang batas yang diatur pusat sebesar 30 persen dari total APBD. (*)
Editor : Muhammad Rizki