KALTIMPOST.ID-Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai pemangkasan TKD akan membebani daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim yang selama ini menjadi penopang penerimaan negara.
Menurutnya, jika pemerintah pusat dalam prosesnya kesulitan keuangan, maka tidak adil jika daerah yang dikorbankan.
“Kalau pemerintah pusat kesulitan keuangan, jangan daerah yang dikorbankan. Kaltim sudah memberi kontribusi besar, tapi justru sering dirugikan,” tegas Hasanuddin, Kamis (18/9).
Ia menyoroti mekanisme dana bagi hasil (DBH) yang dianggap tidak adil. Dari total 100 persen, daerah penghasil hanya menerima 5 persen.
Sedangkan 95 persen masuk ke pusat. Bahkan skema itu masih bisa dipotong sewaktu-waktu ketika pemerintah pusat memerlukan tambahan dana.
Hasanuddin mengkritik sistem pencairan DBH yang kerap terlambat sehingga menyulitkan pemerintah daerah.
“Yang terjadi sekarang, kita seperti meminta-minta hak sendiri. Begitu ada aturan atau perintah dari pusat, otomatis bagian daerah dipotong. Itu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kaltim akan terus mendesak pemerintah pusat untuk bersikap lebih adil dalam pengelolaan dana transfer. Khususnya bagi daerah penghasil yang menjadi tulang punggung keuangan negara. (rd)
Editor : Romdani.