SANGATTA – Isu rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat membuat sejumlah daerah waswas, tak terkecuali Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sebagai daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat, kabar ini dinilai akan menjadi pukulan berat bila benar-benar terealisasi.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, tidak menutupi kekhawatirannya. Menurutnya, pemangkasan DBH akan membawa dampak serius bagi stabilitas keuangan daerah. “Aduh, itu mengerikan. Saya enggak berani ngomong karena mengerikan sekali kalau itu terjadi,” ujarnya, Senin (22/9).
Kutim selama ini memang sangat bergantung pada DBH sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Ardiansyah berharap isu yang berkembang tidak benar-benar dilaksanakan. “Apalagi kita tergantung sama DBH. Tapi semoga saja tidak terjadi ya,” imbuhnya.
Baca Juga: Wali Kota Balikpapan Desak Pemerintah: “Jangan Pangkas DBH!”
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan pembagian keuntungan (sharing profit) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim. Menurutnya, belakangan kontribusi tersebut sempat menurun. Dari proyeksi awal yang bisa mencapai Rp400 miliar, realisasi profit sharing di Kutim kini hanya berkisar Rp70–80 miliar.
“Itu juga belum ada komen lagi karena sudah kita laporkan kemarin ke kementerian,” katanya. Ardiansyah menegaskan, pemerintah daerah sudah berupaya menyuarakan aspirasi agar pembagian keuntungan dari perusahaan bisa lebih adil bagi daerah penghasil.
Dengan kondisi Kutim yang masih mengandalkan DBH dan pendapatan dari sektor pertambangan, isu pemangkasan ini dinilai sebagai ancaman serius. Pemerintah daerah berharap pusat bisa mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. “Kalau itu benar terjadi, jelas akan berat sekali bagi Kutim,” tutupnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki