KALTIMPOST.ID, Pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim soal nota keuangan Rancangan APBD Perubahan 2025 dijawab pemprov dalam paripurna yang digelar, Rabu, 24 September 2025.
Satu per satu kritik dewan ditanggapi. Dari persoalan disiplin administrasi, moratorium bantuan keuangan (bankeu) dalam APBD Perubahan, hingga pengelolaan aset dijawab satu per satu dalam paripurnya yang beragendakan jawaban pemerintah tersebut.
Asisten II Sekretariat Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad yang membacakan tanggapan atas pandangan fraksi itu di hadapan dewan. Tentang sorotan Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, hingga Demokrat/PPP. Pemprov tak membantah jika rancangan APBD Perubahan terlambat disampaikan dan berimbas tak cukup waktunya dewan membedah setiap komponen anggaran.
“Pemprov perlu menyesuaikan nota keuangan yang disusun dengan instruksi efesiensi anggaran dari pusat,” kata Ujang menerangkan. Atensi lain dari Fraksi Demokrat/PPP, yang mengingatkan pentingnya penyesuaian anggaran yang terukur agar tak berakhir defisit juga ditanggapi. “Pemerintah tetap memastikan neraca tetap seimbang. Penyusunan yang transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Masalah moratorium bankeu di APBD Perubahan, DPRD memang mendorong pencabutan keputusan itu. mengingat empat tahun terakhir, pos anggaran itu hanya bisa muncul di APBD Murni. Pemprov menjabat diplomatis jika semua itu perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan program strategis daerah yang berjalan.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang kerap berulang ditekankan Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya. Kata Ujang, Pemprov terus berbenah. “Mengevaluasi agar siklus penyusunan dan pembahasan bisa lebih tepat waktu,” sebutnya.
Baca Juga: TKD Terancam Terpangkas, Kaltim Intensif Lobi Pusat
Catatan lain Gerindra yang menyorot pengelolaan aset daerah, Pemprov menjawab kini mereka tengah memantau kerja sama dengan sejumlah pihak ketiga soal itu. bahkan siap menegosiasi ulang kerja sama yang terjalin.
Pandangan Fraksi PKS yang menekankan menjaga target pendapatan daerah tak turun. Pemerintah, kata Ujang, sudah menyiapkan beragam skema. Dari menggali potensi pendapatan baru, memperkuat akurasi data lewat digitalisasi, mengintegrasikan sistem perizinan, hingga mengoptimalkan kerja BUMD agar laba dan deviden biar pundi-pundi daerah menebal.
“Lewat beragam langkah ini, pemerintah optimis pendapatan tumbuh berkelanjutan,” terangnya. Sorotan terakhir yang jadi perhatian semua fraksi di DPRD Kaltim, tentang meningkatnya belanja pegawai. Kenaikan itu terjadi karena pemerintah berupaya memenuhi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Terutama PPPK terkait tenaga pendidik dan tenaga kesehatan,” tutupnya membaca tanggapan pemerintah. (*)
Editor : Muhammad Rizki