KALTIMPOST.ID, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan meninjau secara ketat permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 28 triliun yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya menegaskan, jika anggaran tambahan tersebut tidak terserap sesuai target, dana bisa dipotong.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai bertemu Kepala BGN, Dadan Hindayana, di kantor BGN.
Ia mengaku sempat meragukan efektivitas serapan anggaran MBG, namun ternyata realisasinya lebih baik dari perkiraan awal.
“Saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Program ini juga punya multiplier effect ke perekonomian,” ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan tambahan anggaran harus diikuti realisasi yang konkret.
“Akhir Oktober saya akan ke sini lagi. Betul nggak dia bisa serap? Kalau betul, kita kasih tambahan; kalau enggak, ya kita potong,” tegasnya.
BGN sebelumnya mengajukan tambahan dana Rp 28 triliun di luar alokasi awal Rp 71 triliun.
Dengan tambahan ini, total anggaran MBG untuk tahun 2025 diperkirakan mendekati Rp 99 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut tambahan ini dibutuhkan untuk mempercepat target penerima menjadi 82,9 juta orang hingga akhir tahun.
Meskipun pemerintah telah menyiapkan cadangan hingga Rp 100 triliun, hasil simulasi BGN menyimpulkan bahwa hanya Rp 28 triliun tambahan yang realistis dapat diserap tahun ini.
Hingga 26 September 2025, realisasi serapan MBG baru mencapai sekitar Rp 19,3 triliun, dan BGN optimistis target akhir bulan dapat terlampaui jika program berjalan lancar.
Purbaya menekankan bahwa penyaluran tambahan anggaran akan dipantau secara ketat.
Bila penyerapan tidak sesuai harapan, anggaran bisa dipotong atau dialihkan ke program lain yang lebih prioritas.
Ia juga memerintahkan tim Kemenkeu untuk turun langsung ke lapangan memantau realisasi MBG di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas anggaran negara, serta agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. ***
Editor : Dwi Puspitarini