KALTIMPOST.ID- Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pos transfer ke daerah (TKD) 2026 terancam dipangkas besar-besaran. Di Kaltim, besaran pemotongan masih samar. Kabar yang beredar, potongan dari pusat itu menyentuh setengah atau sepertiga dari yang biasa diterima.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, kembali menegaskan pemprov tak berdiam diri soal pemangkasan itu. Lobi-lobi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal kembali ditempuh. "Kami perlu duduk bersama dengan pak menkeu, membahas itu," katanya kepada Kaltim Post, Senin, 29 September 2025.
Pemprov sudah bersurat resmi untuk bertemu dan tinggal menunggu kapan pertemuan itu terjadwal sebelum Putusan Menteri Keuangan (PMK) yang merincikan pemangkasan itu terbit. "Mungkin satu-dua pekan lagi," sambungnya.
Kontribusi Kaltim dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di nasional jadi pijakan melobi pusat. Jika pemangkasan terlalu dalam bukan tak mungkin kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional turut ikut melorot. Informasi awal yang diterima pemerintah, kata Seno, lebih dari separuh DBH bakal terpangkas.
Baca Juga: Isu Pemotongan DBH, Pengamat: Pemda Anteng Membiarkan Desentralisasi Dijagal
Dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2026 yang disepakati bersama DPRD Kaltim awal September 2025, dana transfer di-plot sebesar Rp 9,33 triliun. Angka itu terbagi dalam DBH, dana alokasi umum, dana insentif daerah, hingga dana alokasi khusus fisik dan non-fisik.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Ismiati, menambahkan. Pemerintah akan mencoba mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya. Tahun ini, realisasi pendapatan sudah lebih dari 60 persen dari yang ditargetkan. "DBH juga sekitar itu. Masih diupayakan bisa tersalurkan di triwulan terakhir" katanya.
Menukil laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hingga 29 September 2025, dari pagu Rp 6,9 triliun, DBH yang sudah diterima Kaltim sekitar Rp 3,9 triliun. (*)
Editor : Muhammad Rizki