KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Baru-baru ini dunia olahraga Balikpapan kembali bergejolak. Usai sejumlah cabang olahraga (cabor) resmi menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Ketua KONI Balikpapan periode 2022–2026, Mochammad Ridwan Andreas.
Kabar ini diperkuat dengan verifikasi faktual yang dilakukan langsung oleh KONI Kaltim, pekan lalu. Berlokasi di Swiss-Belhotel Balikpapan pada Rabu (24/9) lalu, cabor-cabor menyerahkan berkas administrasi dukungan yang dinilai memenuhi syarat.
Kabid Organisasi KONI Kaltim, Fahri mengatakan, dua pertiga cabor anggota KONI Balikpapan sudah terpenuhi untuk syarat administrasi. “Karena itu kami langsung melaksanakan verifikasi faktual,” ujarnya.
Tak sampai di situ, ia menjelaskan bahwa hasil verifikasi akan dibahas dalam rapat internal bidang organisasi sebelum diputuskan dalam rapat pleno pimpinan KONI Kaltim. Jika semua unsur dinyatakan sah, maka kemungkinan penunjukan caretaker rencananya dilakukan pekan ini.
“Verifikasi faktual sudah tuntas dan berjalan sesuai prosedur. Kami rapatkan terlebih dahulu, jika rampung dan terpenuhi, caretaker akan ditunjuk langsung oleh pengurus KONI Kaltim,” ungkapnya.
Fahri menambahkan, kasus serupa juga pernah terjadi di Kutai Barat (Kubar). Di sana, mosi tidak percaya berakhir dengan penunjukan caretaker yang kini tengah mempersiapkan agenda pemilihan pengurus baru.
Menanggapi hal ini, Sekretaris KONI Balikpapan Hasbi Muhammad menilai mosi tidak percaya yang diajukan sejumlah cabor sarat kepentingan politik dan tidak berdasar. Di mana, tudingan bahwa kepengurusan berjalan buruk hanya framing dari kelompok tertentu.
“Seakan-akan kepengurusan sekarang tidak benar, tidak baik, tidak koordinasi. Padahal kami tetap bekerja sesuai mekanisme dan berkoordinasi dengan Dispora. Hanya saja, ketika anggaran tidak ada, program memang batal dilaksanakan,” kata Hasbi.
Menurutnya, dinamika ini mirip dengan peristiwa pada 2022. Dirinya bahkan menyebut ada campur tangan pemerintah yang ikut memperkeruh keadaan.
“Persis dengan tahun 2022 dan yang men-sponsori ya pemerintah. Yang mestinya, pemerintah jadi pemimpin yang menyelesaikan masalah," tuntasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo