KALTIMPOST.ID-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat dipastikan tetap berjalan.
Namun, mekanisme pelaksanaannya bakal mengalami sejumlah penyesuaian. Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Selasa (30/9).
Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah pusat sudah melakukan dua kali rapat lintas kementerian untuk membahas evaluasi program tersebut. Hasilnya, muncul wacana perubahan regulasi terkait tata cara penyelenggaraan MBG.
“MBG tidak dihentikan, tetap jalan. Namun memang mekanisme pelaksanaannya nanti akan melalui skema usulan program. Saat ini proses revisi aturannya sedang berlangsung,” jelasnya.
Di tingkat daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin, menyebut pihaknya menunggu arahan resmi pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian.
“Pasti dievaluasi, itu sudah pasti. Seperti apa nanti bentuknya, kita tunggu aturan baru. Bahkan di Samarinda, dari 13 dapur MBG yang ada, ada satu sudah di-off-kan untuk kebutuhan evaluasi,” tegasnya, Rabu (1/10).
Ia menambahkan, sejumlah masukan juga muncul dalam implementasi MBG, mulai dari kapasitas dapur, jarak distribusi makanan, hingga kualitas pengawasan bahan pangan.
Menurut standar, makanan harus sampai ke sekolah maksimal tiga jam sejak proses masak, dengan jarak distribusi tidak lebih dari tiga kilometer.
“Faktanya di lapangan bisa lima sampai enam jam, dan itu jadi catatan penting untuk dibenahi,” jelasnya.
Asli menilai, perlu ada pertimbangan agar satu dapur tidak melayani terlalu banyak siswa. Beban hingga 3.000 anak per dapur dinilai berisiko overload.
Selain itu, model pengemasan dan distribusi juga harus diperhatikan agar tidak mengurangi kualitas makanan.
“Apakah nanti menambah tim pengawas, atau melibatkan masyarakat, atau memberi kewenangan lebih ke sekolah, itu yang sedang dikaji,” tambahnya.
Sorotan lain datang dari sisi tenaga pendidik. Guru selama ini ikut membantu pelaksanaan MBG, baik dalam penataan maupun pengawasan di sekolah.
Pemerintah pusat bahkan tengah mengkaji pemberian insentif bagi guru yang terlibat, sekitar Rp 100 ribu per hari untuk 1–3 orang guru di setiap sekolah.
“Kalau memang ada penghargaan semacam itu, tentu lebih baik. Karena guru memang sudah dari awal terlibat,” pungkasnya. (rd)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
Editor : Romdani.