Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Dana Transfer dari Pusat Anjlok, Pembangunan Kaltim Terancam Tersendat

Bayu Rolles • Rabu, 8 Oktober 2025 | 05:14 WIB

HARUS DITELUSURI: Dugaan adanya pungutan liar di Sungai Mahakam yang dijalankan segelintir oknum warga perlahan mulai terkuak.
HARUS DITELUSURI: Dugaan adanya pungutan liar di Sungai Mahakam yang dijalankan segelintir oknum warga perlahan mulai terkuak.

KALTIMPOST.ID, Rincian dana transfer umum dari pusat akhirnya dirilis. Lewat Peraturan Presiden tentang rincian APBN 2026, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menetapkan total transfer ke daerah (TKD) tahun depan sebesar Rp 458,53 triliun.

Dari gelondongan itu, Kaltim hanya kebagian Rp2,49 triliun. Angka tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, hingga tunda salur. Jauh kemunduran dari tahun ini yang menyentuh Rp9,8 triliun. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, tak bisa banyak bicara soal TKD yang melorot terlalu jauh itu. “Infonya memang segitu, hanya sekitar 25 persen dari perkiraan Pemprov,” katanya, Selasa, 7 Oktober 2025.

Baca Juga: Kaltim Hanya Dapat Rp 2,49 Triliun dari Transfer Pusat di 2026, Ini Rinciannya

Mengekspresikannya tidak hanya tentang angka. Tapi juga jadi gambaran bagaimana pembangunan daerah tahun depan. Efek pemotongan fiskal daerah ini jelas memberi dampak pada tertundanya sejumlah infrastruktur, tersendatnya pelayanan publik, sampai rencana pembangunan yang perlu diatur ulang menyesuaikan kocek yang tersisa.

Tapi, katanya, pemerintah tidak diam begitu saja. Gubernur Kaltim bersama Gubernur se-Indonesia, lewat Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk melobi agar pemotongan tak sedalam itu. “Kami masih berjuang bagaimana baiknya,” tukas Seno.

Baca Juga: Gubernur se-Indonesia Keluhkan Penurunan DBH ke Menteri Keuangan, Rudy Mas'ud: Kaltim Layak Dapat Porsi Lebih

Di tempat lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Yusliando, menambahkan. Sembari negosiasi soal pemangkasan berjalan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mendapat instruksi dari Gubernur Rudy Mas`ud meracik ulang perencanaan belanja daerah Merujuk rupiah yang tersisa yang mampu diraup Kaltim. Dari pendapatan daerah hingga TKD yang tak seberapa

“Sesuai Arahan Pak Gubernur, mulai disimulasikan ulang menyesuaikan pemangkasan itu,” terangnya. Visi-misi kepala daerah menjadi salah satu yang diupayakan tak penyesuaian penyesuaian itu. Termasuk program-program yang tertuang dalam rencana pembangunan lima tahunan atau RPJMD. “Visi-misi kepala daerah jadi prioritas,” sebutnya singkat. (*)

Editor : Muhammad Rizki
#dana transfer ke daerah #Dana Bagi Hasil (DBH) #APBD 2026 #seno aji #kaltim