KALTIMPOST.ID, Pemkot Bontang kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur vital. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Bontang resmi mengajukan usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Pemprov Kaltim untuk tahun anggaran 2026. Dengan total nilai fantastis Rp 880,14 miliar.
Anggaran besar tersebut tercantum dalam 51 kegiatan yang tersebar di berbagai sektor prioritas. Mulai dari pengendalian banjir, jalan dan jembatan, hingga pengembangan wisata. Kepala Bapperida Bontang Syahruddin membenarkan bahwa proposal usulan itu telah diserahkan ke Pemprov Kaltim.
“Ini usulan kita untuk Bankeu 2026. Ini masih tahap usulan. Kita masih menunggu ketetapan dari provinsi,” kata Syahruddin. Ia menjelaskan, realisasi alokasi Bankeu nantinya sangat bergantung pada kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2026. Apalagi, dengan kondisi transfer ke daerah yang menurun, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota, maka penentuan besaran dana yang diterima masih akan disesuaikan.
Baca Juga: Triwulan Ketiga, Capaian Pajak Parkir di Bontang Baru Menyentuh 53,43 Persen
Dari seluruh usulan yang diajukan, sektor pembangunan dan rehabilitasi drainase untuk pengendalian banjir menempati posisi teratas sebagai prioritas utama Pemkot Bontang. Nilainya pun paling besar, yakni mencapai Rp556,7 miliar. Mencakup 20 kegiatan yang tersebar di sejumlah wilayah rawan genangan.
Syahruddin menegaskan, fokus utama kegiatan tersebut adalah penataan dan perbaikan drainase perkotaan untuk mengatasi banjir yang masih menjadi persoalan klasik setiap musim hujan.
“Isu penanggulangan banjir masih jadi prioritas pembangunan. Kami menekankan pada rehabilitasi drainase sebagai langkah utama agar tidak terus berulang,” ucapnya. Menurutnya, alokasi besar pada sektor ini sejalan dengan komitmen Pemkot Bontang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga.
Selain pengendalian banjir, peningkatan dan rekonstruksi jalan dan jembatan menjadi prioritas berikutnya. Nilai usulan mencapai Rp69,6 miliar untuk sepuluh kegiatan. Sektor ini dianggap penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah dan menunjang mobilitas masyarakat serta ekonomi lokal.
Baca Juga: Kasus Penerbitan SPK Fiktif Kembali Mencuat di Bontang: Kali Ini Diduga Dilakukan Oknum ASN DKUMPP
Bontang juga mengusulkan pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih senilai Rp59 miliar untuk tiga kegiatan, yang difokuskan pada peningkatan akses air bersih bagi masyarakat di kawasan pesisir dan padat penduduk.
Tidak hanya infrastruktur dasar, Pemkot turut mendorong sektor pariwisata dengan mengajukan Rp55,9 miliar untuk dua kegiatan pengembangan destinasi unggulan. Diharapkan, pengembangan wisata ini dapat mendongkrak ekonomi kreatif dan membuka lapangan kerja baru bagi warga Bontang.
Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dari usulan, dengan nilai sekitar Rp46,7 miliar untuk tiga kegiatan. Program ini mencakup rehabilitasi kawasan hijau, penguatan sistem persampahan, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Syahruddin berharap, usulan Bankeu 2026 ini dapat memperoleh persetujuan penuh dari Pemprov Kaltim. Ia menilai, percepatan pembangunan di Bontang tidak hanya berdampak pada kota itu sendiri. Tetapi juga pada penguatan posisi Bontang sebagai salah satu penopang utama wilayah utara Kaltim. Terutama dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami berharap sebagian besar usulan ini disetujui. Tujuan akhirnya jelas yakni mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang,” terangnya. Diketahui tahun ini Pemkot Bontang mendapatkan kucuran Bankeu dari Pemprov Kaltim senilai Rp226 miliar. Angka itu mencakup program peningkatan saluran drainase, pembangunan turap, dan perbaikan trotoar. (*)
Editor : Muhammad Rizki