KALTIMPOST.ID, Kalimat “bodo amat” yang keluar dari mulut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak jadi sorotan publik dan politik.
Ucapan itu bukan tanpa sebab. Ia melontarkannya sebagai respons atas sindiran Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun yang meminta dirinya berhenti berkomentar soal kebijakan kementerian atau lembaga lain.
“Bodo amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Gitu aja, saya nggak komentari mereka,” ujar Purbaya lugas di Jakarta, Rabu (15/10/2025) dikutip dari Inilah.com.
Purbaya menegaskan, fokusnya bukan pada politik, tapi pada efisiensi anggaran negara.
Ia menjelaskan, Kemenkeu memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan dana yang tidak terserap, selama sesuai mekanisme yang berlaku.
“Setiap tahun kan ada yang lebih, ada yang nggak kepake anggarannya. Saya ambil saja. Kalau belanja ke tempat lain mungkin iya [harus persetujuan DPR],” jelasnya.
Bahkan, ia menyinggung bahwa ada jenis belanja yang bisa dimanfaatkan tanpa harus menunggu restu DPR, asalkan tujuannya untuk menghemat keuangan negara.
“Ada belanja yang nggak harus persetujuan parlemen. Bisa saya pakai buat ngurangin utang atau penerbitan surat utang. Saya mencegah inefficiency budget,” tegasnya.
Misbakhun Sentil Menkeu: Fokuslah Bangun Desain Ekonomi, Bukan Kritik Kementerian Lain
Pernyataan Purbaya muncul setelah Misbakhun, politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI, melontarkan kritik terbuka kepada Bendahara Negara tersebut.
Menurut Misbakhun, Purbaya sebaiknya fokus membangun desain ekonomi besar yang mendukung visi Presiden Prabowo Subianto, bukan terlalu sering mengomentari program kementerian lain.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun melalui pernyataan resmi.
Baca Juga: Isu Data Bansos PKH dan BPNT Sempat Hilang Dari Sistem, Kemensos Pastikan Bansos Tidak Dibatalkan
Misbakhun juga menyoroti komentar Purbaya soal kemungkinan pemotongan anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak terserap maksimal.
Menurutnya, program MBG punya dimensi politik khusus dan tidak bisa diubah tanpa pembahasan bersama DPR.
“Rencana pemotongan anggaran program prioritas Presiden Prabowo tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR,” tegas Misbakhun.
Selain itu, ia juga mengkritik keputusan Kemenkeu menaikkan defisit APBN dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen tanpa konsultasi lebih dulu dengan DPR.
“Kebijakan ekonomi tidak boleh terkesan sepihak. Harus disinergikan agar publik tidak salah paham,” ujarnya menambahkan. ***
Editor : Dwi Puspitarini