KALTIMPOST.ID- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim saat ini tengah fokus dalam percepatan serapan anggaran sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.
Upaya itu dilakukan guna mencegah terjadinya sisa perhitungan anggaran (SiLPA) yang berpotensi menghentikan penghentian program pembangunan.
Kepala PUPR-Pera Kaltim Aji Fitra Firnanda mengatakan, percepatan realisasi anggaran kini menjadi prioritas utama seluruh jajaran dinas.
Hingga pertengahan Oktober, serapan anggaran di dinasnya baru mencapai 56 persen, sementara waktu tersisa kurang dari dua bulan menuju penutupan tahun fiskal.
“Menjelang akhir tahun, terjadi percepatan karena kita tidak ingin ada Silpa. Cara paling efektif adalah memperkuat kegiatan langsung di lapangan,” ujar Fitra kepada awak media di Samarinda, Senin (13/10).
Baca Juga: Basuki Hadimuljono Sampaikan Orasi Ilmiah di Wisuda Uniba, Paparkan Progres Pembangunan IKN
Berbagai langkah percepatan tengah dijalankan, antara lain dengan menambah tenaga kerja, memperbanyak alat berat, hingga mengatur sistem kerja bergilir termasuk pada malam hari.
“Mulai dari penambahan pekerja, alat, hingga penyesuaian sif malam, semua disesuaikan dengan kondisi proyek agar bisa selesai tepat waktu,” jelasnya.
Menurutnya, percepatan tersebut difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur jalan di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Timur (Kutim). Dinas berupaya memastikan seluruh pekerjaan fisik tuntas tanpa mengabaikan kualitas.
“Targetkan serapan penting, tapi kualitas hasil tetap prioritas. Tidak ada gunanya percepatan jika kualitas pekerjaan menurun,” tegasnya.
Baca Juga: Ajak Komunitas Motor Aman Berkendara, Ini Lima Tips dari Astra Motor Kaltim 1...
Fitra memastikan pengawasan lapangan akan diperketat agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Prinsip kami sederhana. Anggaran harus bekerja untuk rakyat. Jadi, percepatan harus diimbangi dengan pengawasan agar hasilnya benar-benar dirasakan,” bebernya.
Sementara untuk proyek jalan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Yudi Hardiana kepada Kaltim Post menegaskan tidak berdampak akibat penghentian TKD.
“Efeknya lebih ke pemda (pemerintah daerah),” singkat Yudi melalui pesan WhatsApp , Rabu (15/10). (rd)
Editor : Romdani.