Kabar ketegangan pun beredar cepat, namun Purbaya buru-buru meluruskan: tak ada masalah pribadi di antara mereka.
“Hubungan saya dengan Pak Luhut baik, nggak ada masalah. Cuma posisinya jauh, masa saya harus teriak dari ujung?” ujar Purbaya sambil tertawa ringan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Spekulasi soal renggangnya hubungan keduanya muncul setelah perbedaan pandangan dalam dua isu strategis: pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh dan rencana pembentukan Family Office yang diinisiasi Luhut.
Family Office, Bukan Urusan APBN
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendirikan Family Office, lembaga pengelola aset swasta yang dirancang menarik investasi asing.
“Kalau DEN (Dewan Ekonomi Nasional) mau bangun, silakan saja. Tapi jangan pakai APBN. Anggaran saya tidak akan dialihkan ke sana,” tegasnya
Pernyataan itu menanggapi gagasan Luhut agar Indonesia memiliki lembaga sejenis untuk memudahkan arus modal global. Luhut pun menepis anggapan bahwa dirinya meminta dukungan APBN.
“Family Office itu urusannya investasi swasta. Tidak ada sangkut pautnya dengan APBN. Jadi kalau ada yang bilang ribut karena itu, ya nggak benar,” ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta Selatan, pekan lalu.
Menurut Luhut, proyek tersebut kini tengah dikaji bersama Kementerian Investasi dan Mahkamah Agung untuk memperkuat dasar hukumnya.
Utang Whoosh dan Arah Pembiayaan
Perselisihan pandangan juga muncul terkait utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Purbaya menilai penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang telah menerima lebih dari Rp 80 triliun dividen BUMN.
“Kalau Danantara sudah ambil dividen sebesar itu, logis kalau pembayaran utang ditarik dari situ, bukan APBN,” katanya.
Sementara Luhut menganggap polemik tersebut tidak perlu diperbesar. Ia menegaskan, utang Whoosh tinggal menunggu restrukturisasi yang telah disetujui pihak China.
“Sejak awal tidak ada yang minta APBN. Prosesnya tinggal menunggu Keppres untuk tim negosiasi. China sudah setuju kok,” ujar Luhut.
Luhut menambahkan, yang terpenting adalah kerja sama lintas kementerian agar persoalan cepat tuntas. “Kalau semua kompak, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan,” katanya menutup pembicaraan.
Editor : Uways Alqadrie