KALTIMPOST.ID, Demokrasi bukan sekadar mencoblos surat suara lalu pulang. Demokrasi tak pernah terhenti di bilik suara. Dia ada di jalan, di ruang diskusi, atau muncul dari suara-suara perlawanan yang tak sedikit pun takut dibungkam.
Tapi demokrasi bisa saja layu ketika kesadaran kolektif kehilangan arah. Karena itu, demokrasi perlu terus dirawat agar tak hilang makna dan hilang arah ketika hiruk-pikuk pemilu usai.
Berangkat dari kegelisahan itu, Bawaslu Kaltim bersama Bawaslu RI menggandeng masyarakat sipil, untuk mengawal demokrasi terpusat jadi kesadaran bersama lewat sebuah ruang diskusi bertajuk "Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu 2029".
Baca Juga: Kasus Kontrak Politik di Mahakam Ulu, Bawaslu Diadukan ke DKPP
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, mengatakan konsolidasi harus terus dijalankan karena demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin. Tapi juga memastikan pemerintahan yang lahir dari rahim pemilu berjalan demokratis. “Dan untuk membangun kesadaran kolektif seperti itu, tak cukup lewat aturan atau prosedur. Perlu partisipasi masyarakat juga,” katanya dalam forum yang digelar di Bagios Cafe Samarinda, Kamis, 23 Oktober 2025.
Pemilu 2024, lalu Pilkada. Semua menghasilkan banyak catatan. Dari teknis penyelenggaraan, sampai campur tangan kekuasaan mendukung salah satu calon. Di Kaltim, ada pilkada yang harus diulang setelah diputus Mahkamah Konstitusi.
Hari meyakini, di tengah segudang godaan dan tantangan kekuasaan, pemilu yang berkualitas menghadirkan pemimpin berkualitas pula. “Dan ini hanya bisa hadir ketika masyarakat sipil kuat dan memahami perannya,” sambungnya.
Di forum itu, ada tiga narasumber yang bergiliran menyampaikan pandangannya. Azhar Pagala, akademisi dari Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, menyebut korupsi dan oligarki jadi benalu yang kerap bikin demokrasi kehilangan makna.
Dan untuk menangkal ancaman ini, Bawaslu tak bisa sendiri. “Sekuat apa pun lembaga pengawasan, jika tak dibarengi gerakan publik yang solid dan mau berjalan beriringan. Semua tak berarti apa-apa,” katanya.
Narasumber lainnya, Romo Roedy Haryo Widjono AMZ, menebalkan pernyataan Azhar. Pegiat Budaya dan Demokrasi di Kaltim itu mengatakan, demokrasi di Indonesia mengalami anomali lantaran dibayang-bayangi oligarki. “Oligarki memengaruhi kebijakan dan arah ekonomi Kaltim. Dan itu membuat kedaulatan hanya sekadar jargon,” sebutnya.
Industri ekstraktif di Kaltim jadi contoh sederhana. Klaim jika industri itu membawa kesejahteraan tak pernah teruji kebenarannya. Yang ada, kata dia, warga Kaltim kerap dihadapkan dengan bencana ekologis. “Kaya sumber daya alam. Tapi warganya justru di hadapkan dengan ketimpangan. Tak pernah benar-benar merasakan manfaat dari sumber daya alam itu,” ucapnya.
Suara lebih keras diutarakan Herdiansyah Hamzah, akademisi dari Universitas Mulawarman yang jadi narasumber ketiga. Baginya, mustahil menggantungkan asa merawat demokrasi hanya dari lembaga seperti Bawaslu. “Tanpa bersenyawa dengan gerakan sipil. Tak mungkin Bawaslu mampu berhadapan dengan instrumen kekuasaan seperti polisi dan militer,” tukasnya.
Baca Juga: Beda Nasib: Sengketa Pilgub Kaltim Kandas, Pilbup Mahulu Lanjut ke Pembuktian
Penyelenggara, baik Bawaslu atau KPU, sebut dia, punya kelemahan klasik di struktural lembaganya. Dari hierarki, problem sumber daya manusia, serta tak terbiasa membaca watak dan cara kekuasaan bekerja.
Dari kelemahan-kelemahan itu, Bawaslu kerap terbentur dengan persoalan administrasi. “Padahal tanggung jawab penyelenggara enggak hanya memastikan proses berjalan baik. Tapi juga menjaga demokrasi itu sendiri,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Castro ini menawarkan adanya sekretariat bersama masyarakat sipil. Ruang yang nantinya bisa menjadi simpul kolektif gerakan sipil dengan satu tujuan, menjaga demokrasi. “Gerakan sipil sendiri tersebar. Tidak menyatu. Makanya penting ada simpul-simpul kerja bersama,” katanya mengakhiri.
Lewat forum diskusi ini, Bawaslu ingin menunjukkan jika pemilu bukan sekadar teknis penyelenggaran. Tapi juga tentang menjaga bara demokrasi dengan merawat kepercayaan masyarakat jika Demokrasi bukan sekadar mencoblos surat suara. (*)
Editor : Muhammad Rizki