Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

54 SPPG Sudah Beroperasi, Kaltim Kebut Pemerataan Dapur Makan Bergizi Gratis

Bayu Rolles • Jumat, 24 Oktober 2025 | 08:28 WIB

SANITASI: Diskes Samarinda mendorong seluruh SPPG segera menuntaskan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai instruksi pusat.
SANITASI: Diskes Samarinda mendorong seluruh SPPG segera menuntaskan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai instruksi pusat.

KALTIMPOST.ID, Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim terus dimatangkan. Koordinasi dan mengoptimalkan peran satgas percepatan jadi kunci agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa terbangun dan terdistribusi merata di berbagai wilayah di Bumi Etam.

Pendamping Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltim, Sirajul Amin Mubarak, mengatakan sudah ada 95 SPPG yang sudah ditetapkan lewat keputusan dan verifikasi langsung BGN. Dan 54 di antaranya sudah beroperasi. Sementara sisanya tengah bersiap untuk secepatnya beroperasi.

Sementara target penerima manfaat diperkirakan sebanyak 129 ribu orang. “Syarat kini lebih ketat. Termasuk wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” terangnya dalam rapat satuan tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan MBG di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 22 Oktober 2025.

Baca Juga: Semua SPPG di Balikpapan Belum Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi: Dinas Kesehatan Minta SPPG Proaktif

Di lain sisi, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah berkomitmen dalam mempercepat proses verifikasi kelayakan dibangunnya dapur MBG di kabupaten/kota. Karena itu, keberhasilan berjalannya program ini berada di tangan satgas yang ada di provinsi atau kabupaten/kota. “Satgas punya tanggung jawab besar memastikan lokasi SPPG sehingga program ini bisa menjangkau seluruh daerah di Kaltim,” terangnya.

Pemerintah menarget, minimal ada tiga SPPG yang siap dibangun sebelum 2025 berakhir. Karena itu, Sri meminta agar sebaran SPPG dipetakan. Dengan begitu, aspek distribusi, pasokan pangan, dan infrastruktur bisa benar-benar merata.

Lewat peta jalan itu, perencanaan dan pengambilan kebijakan bisa lebih akurat. Sehingga MBG tak lagi sekadar meningkatkan gizi anak-anak. Tapi juga menekan angka tengkes atau stunting. “Di sisi lain, daerah perlu mendorong ketahanan pangan lokal untuk bisa memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan menopang pasokan pangan MBG,” kata Sri mengakhiri. (*)

Editor : Muhammad Rizki
#Makan Bergizi Gratis (MBG) #kaltim #SPPG