Mereka datang membawa satu suara: menuntut kesetaraan hak dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Aksi ini diikuti sejumlah organisasi pendidikan seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
“Sudah terlalu lama guru madrasah diperlakukan berbeda. Kami juga mendidik anak bangsa, tapi hak kami sering diabaikan,” ujar salah satu perwakilan guru dari Banten, Kamis pagi.
Untuk memastikan aksi berjalan aman, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 1.597 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI. Kapolres Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan pengamanan dilakukan secara humanis dan tanpa senjata api.
“Kami hadir untuk menjaga situasi tetap kondusif. Semua pihak diharapkan menahan diri dan menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar menghindari area sekitar Monas dan Jalan Medan Merdeka, karena lalu lintas bersifat situasional.
Aksi para guru ini disebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak pada guru nonnegeri. Mereka menolak diskriminasi dalam rekrutmen aparatur sipil, terutama terkait regulasi PPPK yang hanya memberi peluang bagi tenaga pendidik di instansi pemerintah.
“Kami ingin keadilan, bukan belas kasihan,” kata Ruslan Basuki, perwakilan Humas aksi. “Banyak dari kami sudah puluhan tahun mengabdi di madrasah, tapi tidak punya status yang jelas.”
Pihak kepolisian berharap aksi berlangsung tertib dan tidak diwarnai tindakan anarkistis. “Silakan berorasi dengan damai. Jangan menutup jalan atau merusak fasilitas umum,” tegas Iptu Ruslan Basuki dari Polres Jakpus.
Aksi dijadwalkan berlangsung hingga sore hari dengan agenda pembacaan tuntutan dan doa bersama di akhir kegiatan.
Editor : Uways Alqadrie