SAMARINDA-Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) pada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Ia menilai, kondisi ini bisa menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah.
Menurut Andi Harun, hampir 80 persen bahan pangan yang beredar di Samarinda dan Kaltim berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Mulai dari sayuran, daging ayam, hingga telur ayam ras sebagian besar masih dipasok dari luar wilayah.
“Ini fakta yang harus dihadapi. Kaltim bukan daerah penghasil bahan pangan utama, jadi ketergantungan ini bisa menjadi risiko besar kalau tidak diantisipasi,” ujarnya, Jumat (6/11).
Ia menjelaskan, ketika seluruh dapur MBG di Samarinda dan kabupaten/kota lain di Kaltim beroperasi penuh, kebutuhan bahan pangan akan meningkat drastis. Jika pasokan terganggu akibat cuaca, transportasi, atau kenaikan harga di daerah pemasok, maka pelaksanaan program bisa terhambat. “Makanya perlu ada skema yang serius. Kita harus pikirkan sejak awal bagaimana menjamin suplai bahan pangan tetap aman dan stabil,” tegasnya.
Baca Juga: Menuju Swasembada 2027, Kaltim Benahi Tata Kelola dan Kolaborasi Pangan
Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang mulai diterapkan di semua daerah, termasuk Samarinda. Di kota ini, 20 dari 74 dapur MBG sudah beroperasi. Setiap dapur melayani antara 1.000 hingga 3.000 porsi makanan per hari untuk peserta didik di berbagai sekolah.
Andi Harun menilai, selain soal tata kelola dapur dan distribusi, ketahanan pangan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang program MBG. Ia mendorong agar pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani lokal mulai memperkuat produksi pangan di dalam wilayah.
“Ini momentum untuk membangun kemandirian pangan daerah. Kalau Kaltim ingin program MBG berkelanjutan, kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari Jawa dan Sulawesi. Harus ada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pertanian, peternakan, hingga distribusi logistik,” jelasnya.
Pemerintah Kota Samarinda selama ini telah menggelar koordinasi lintas instansi untuk merumuskan langkah konkret memperkuat pasokan pangan lokal. Namun dia berharap inisiasi juga ada dari tingkat provinsi sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuannya. “Kalau pasokan aman, harga stabil, dan distribusi lancar, maka MBG tidak hanya sukses di atas kertas, tapi juga berkelanjutan di lapangan,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki