KALTIMPOST.ID-Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menyebut masih ada sekitar 50 ribu unit rumah tidak layak huni di Benua Etam. Sedangkan jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah ada sekitar 100 ribu jiwa.
“Program Pemprov Kaltim dengan Kementerian PKP harus selaras. Karena rumah menjadi salah satu indikator dalam SPM (standar pelayanan minimal) bagi masyarakat,” kata Harum saat menerima audiensi jajaran Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/11).
Audiensi BP3KP Kalimantan II dan Satker PKP Kaltim dipimpin Kepala Balai Anggoro Putro. Kunjungan dalam rangka silaturahmi dengan Gubernur Harum sekaligus pemaparan program dan kegiatan Kementerian PKP terkait dengan pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat.
Harum mengapresiasi program pembangunan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan oleh Kementerian PKP.
Untuk itu, Harum meminta kepada BP3KP Kalimantan II dan Satker PKP Kaltim serta Dinas PUPR-Pera Kaltim untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif untuk melakukan optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta program lainnya terkait perumahan dan permukiman hingga sanitasi di wilayah Kaltim.
Gubernur menjelaskan sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, harus terus ditingkatkan.
Demikian halnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak terkait baik dari unsur pemerintah, legislatif maupun dunia usaha.
“Itu penting untuk memaksimalkan program kegiatan pembangunan rumah bagi masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Selain itu, Harum meminta agar perumahan dan permukiman bukan hanya urusan fisiknya saja. Tetapi bagaimana bisa membangun rumah yang bermartabat untuk masyarakat.
“Harus rumah yang layak, yang sehat, yang bersih dan sehat, lengkap dengan lantai, dinding dan atap yang baik,” pesan Harum.
Anggoro menjelaskan bahwa balai yang dipimpinnya menaungi tiga provinsi. Yaitu Kaltim, Kalsel, dan Kaltara.
Balai merupakan kepanjangan tangan Kementerian PKP di daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh dan sanitasi, rumah swadaya, rumah susun, rumah khusus, PSU (prasarana, sarana dan utilitas) rumah umum, dan kredit program pemerintah (KPP).
“Beberapa program dari BP3KP Kalimantan II perlu support dari Pemprov Kaltim. Seperti BSPS atau rumah swadaya. Untuk Kaltim pada 2025 ada 655 rumah yang mendapatkan program BSPS. Terbagi atas tiga delineasi, yaitu perkotaan, perdesaan dan pesisir,” jelasnya.
Sementara untuk tahun 2026 tersedia kuota 400 ribu rumah yang sudah dialokasikan Kementerian PKP, dan Pemprov Kaltim menyiapkan sekitar 10 ribu hingga 15 ribu rumah untuk program BSPS 2026.
“Kita perlu siapkan keterkaitan dengan usulan dari Pemprov Kaltim. Presiden Prabowo Subianto meminta untuk rumah yang diusulkan mendapatkan BSPS harus masuk DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional),” imbuhnya.
Hadir Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Biro Adbang Setprov Kaltim Irhamsyah, perwakilan Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Rakyat. (her/sul/bib/adv/rd)
Editor : Romdani.