KALTIMPOST.ID, Pemprov dan DPRD Kaltim mencoba menata arah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam. Langkah ini jadi upaya agar program partikelir itu searah dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyebut upaya dewan dan pemerintah ini bukan untuk menghimpun dana tersebut. Tapi hanya memastikan CSR perusahaan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. “Tidak dikelola pemerintah. Tetap di perusahaan. Kami hanya menyusun program dan arah kegiatannya saja,” ungkapnya.
Lewat pola ini, perusahaan tetap punya prerogatif dalam menentukan program seperti apa yang jadi langkah mereka membantu masyarakat. Yang tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan. “Yang memilih tetap perusahaan, pemerintah hanya menyusun daftar, lokasi, atau volume kegiatannya saja,” sambungnya.
Dengan CSR yang lebih terarah seperti itu, kata Politikus PAN itu, dapat menutup celah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemerataan pun bisa ditempuh tanpa bergantung dari APBD yang rumit birokrasinya.
“Sistem seperti ini bisa memastikan tak ada program yang menumpuk atau ada daerah yang belum tersentuh pembangunan,” terangnya. Di lain sisi, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltim, Suparmi, menambahkan. Pemerintah menyiapkan sistem digital yang mempermudah koordinasi antara pemerintah dengan dunia usaha. “Jadi terdata dan bisa saling melengkapi antara pembangunan yang ditangani pemerintah dan kontribusi pelaku usaha,” sebutnya.
Dia menegaskan besaran CSR yang disalurkan tiap perusahaan tidak diatur pemerintah. Semua itu bergantung kemampuan dan kebijakan internal perusahaan. “Kami hanya mengarahkan. Soal nominal yang disalurkan tetap perusahaan,” katanya singkat.
Editor : Muhammad Rizki