KALTIMPOST.ID-Gelombang kekhawatiran baru menyelimuti Kaltim. Di tengah sektor batu bara yang terus melemah, provinsi penghasil energi terbesar di Indonesia itu kembali dihadapkan pada ancaman pemangkasan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Bagi Kaltim, DBH bukan sekadar angka dalam neraca fiskal, melainkan nadi pembangunan yang menjaga roda pelayanan publik tetap berputar.
Dari Gedung Karang Paci, suara penolakan bergema. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra menyebut pemangkasan DBH sebagai keputusan yang tak berpihak pada daerah penghasil.
Ia mengibaratkannya seperti rumah tangga yang pendapatannya tiba-tiba dipangkas drastis. “Biasanya kita dikasih Rp 1 juta, sekarang cuma Rp 300 ribu. Banyak program yang akhirnya dikorbankan,” ujarnya, Sabtu (15/11).
Nurhadi yang juga legislator dari dapil Balikpapan itu menilai, dampak rencana pemangkasan tersebut sudah terasa.
Rencana pembangunan tahun 2026 banyak yang tertunda atau dikurangi. Mulai sektor pendidikan, kesehatan, hingga proyek infrastruktur vital seperti Fly Over Muara Rapak, yang semula diharapkan bisa terwujud dalam masa jabatannya.
“Kalau kebijakan itu tetap dijalankan, proyek-proyek strategis daerah akan terancam mandek. Padahal masyarakat sudah menunggu hasil nyata dari pajak dan sumber daya mereka,” tegasnya.
Menurutnya, tidak ada alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk memangkas DBH. Situasi saat ini jauh berbeda dari masa pandemi Covid-19 yang memang memaksa pengetatan fiskal.
Ia menilai keputusan tersebut bertolak belakang dengan semangat keadilan fiskal yang seharusnya diterapkan untuk daerah penghasil.
“Batu bara, migas, semuanya diambil dari Kaltim. Tapi ketika hasilnya dikirim ke pusat, kita malah disisakan sedikit. Itu sangat tidak adil,” katanya dengan nada geram.
Ia bahkan mengungkap, ketidakpuasan masyarakat kini sudah menjalar hingga ke akar rumput. Dalam sejumlah kunjungan reses, warga menyuarakan keresahan yang sama.
“Bahkan ada warga yang sampai berseru ‘merdeka dari pusat’. Ini menunjukkan betapa dalam rasa kecewa mereka,” ungkap Nurhadi.
Politikus muda itu mendorong Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk mengambil langkah tegas dan memperjuangkan hak daerah.
Ia yakin, kepemimpinan yang energik dan berani menjadi kunci agar Kaltim tidak terus menjadi “korban” kebijakan fiskal pusat.
“Pak Gubernur harus berjuang lebih keras. Kami di DPRD siap mendukung penuh agar DBH tidak dipangkas, atau minimal tidak sebesar yang direncanakan,” ujarnya.
Namun di tengah situasi sulit ini, Nurhadi tak menutup mata terhadap pekerjaan rumah pemerintah daerah sendiri.
Ia menyebut ketergantungan terhadap DBH membuat Kaltim kurang maksimal menggali potensi lain, terutama dari sisi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kaltim sebenarnya punya banyak peluang. Misalnya pajak alat berat di Kubar, jumlahnya ribuan, tapi baru 30 persen yang tertarik. Kalau ini dikelola optimal, kita bisa menambah pemasukan tanpa harus bergantung pada pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan, solusi jangka panjang bukan dengan menambah beban pajak baru, melainkan memaksimalkan yang sudah ada.
“Masyarakat kita sudah cukup berat. Jangan sampai seperti kasus di Pati, di mana kebijakan pajak justru memicu protes sosial,” pesannya.
Bagi Nurhadi, perjuangan mempertahankan DBH bukan sekadar soal angka di APBD, tapi tentang harga diri daerah yang selama ini menjadi tulang punggung energi nasional.
“Kalau Kaltim terus diperlakukan seperti ini, bagaimana bisa kita bicara tentang pemerataan pembangunan?” ujarnya menutup percakapan.
Dalam wajah yang tegas namun cemas, Nurhadi menggambarkan dilema klasik yang dihadapi provinsi kaya sumber daya alam. Berlimpah hasil bumi, tapi miskin kendali atas hasilnya.
Kini, dengan ancaman pemangkasan DBH di depan mata, Kaltim kembali diuji. Antara bertahan dengan sisa anggaran, atau berani menuntut keadilan fiskal yang selama ini hanya tinggal janji. (rd)
Editor : Romdani.