SAMARINDA — Momentum pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Sultan Paser Ibrahim Chaliluddin kembali menguat. Raja terakhir Kesultanan Paser yang memimpin perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda pada 1915 itu dibahas dalam Seminar Nasional di hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/10).
Seminar menghadirkan Tri Wiyanto dari Kemensos, Ketua Yayasan Sultan Ibrahim Chaliluddin Adjie Benni, serta sejarawan publik Muhammad Sarip. Ketiganya mengupas rekam jejak perjuangan sang Sultan yang disebut memiliki dasar historis kuat untuk diangkat sebagai Pahlawan Nasional.
Sarip, anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kaltim, menegaskan bahwa riwayat perjuangan Sultan Ibrahim Chaliluddin jauh dari unsur mitos. “Sumber sejarahnya autentik, kredibel, dan bisa diverifikasi. Narasinya bukan dongeng atau glorifikasi sepihak,” ujarnya.
Dipenjara Belanda karena Dianggap Dalang Pemberontakan
Isu yang menyebut sang Sultan pernah berpihak pada Belanda dibantah oleh Sarip. Ia justru menyebut dokumen kolonial mencatat Sultan Ibrahim sebagai dalang pemberontakan Sarekat Islam di Paser pada 1915.
“Belanda menangkap dan mengasingkan Sultan Ibrahim ke Cianjur. Beliau wafat di Jawa Barat dalam masa pengasingan,” terang Sarip. Riwayat tersebut termuat dalam buku Kroniek der Zuider en Oosterafdeeling van Borneo karya Johan Eisenberger, terbitan 1936.
Pada 1999, Presiden B.J. Habibie telah menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Sultan Ibrahim. Penghargaan itu dinilai menjadi salah satu bukti formal bahwa negara mengakui perannya dalam menegakkan kedaulatan Nusantara.
Kaltim Sepakat: Layak Jadi Pahlawan Nasional
Seminar yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Paser dan diikuti perwakilan Dinsos kabupaten/kota se-Kaltim serta unsur masyarakat itu menyepakati bahwa Sultan Ibrahim memenuhi kriteria Pahlawan Nasional. Sebelumnya, seminar tingkat kabupaten telah digelar di Tanah Paser pada 25 November 2024.
TP2GD Kaltim juga telah bersidang pada 14 November 2025 dan memberikan rekomendasi bahwa Sultan Ibrahim layak diusulkan. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Sosial akan menindaklanjuti hasil seminar ini. Rekomendasi resmi gubernur berikut bundel berkas usulan calon Pahlawan Nasional dijadwalkan dikirim ke pemerintah pusat sebelum 31 Maret 2026. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki