Kondisi tersebut turut berdampak pada kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas, termasuk pengelolaan aset, pelayanan publik, dan pembangunan.
Menyikapi persoalan ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, menegaskan bahwa masalah yang berkembang tidak bisa dibiarkan tanpa upaya advokasi dan penyesuaian kebijakan yang tepat.
Pria yang akrab disapa Hamas, menjelaskan bahwa pemangkasan DBH bukan hanya menimpa Kaltim, melainkan seluruh provinsi di Indonesia, kecuali daerah berstatus otonomi khusus. Ia menilai pembagian dana dari pusat tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah penghasil seperti Kaltim.
“Pemangkasan DBH ini kan seluruh Indonesia, bukan hanya Kaltim,” ujar Hamas, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diam. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk melalui komunikasi langsung antara Gubernur Kaltim, DPRD, dan Komisi II DPR RI. Menurutnya, advokasi ke tingkat pusat adalah langkah yang harus terus dikawal agar beban daerah tidak semakin berat.
“Ada lah pasti. Kita udah berupaya lah. Melalui Pak Gubernur, ya kita juga hadir. Sampai ke komisi ya, Komisi 2 DPR RI,” jelasnya.
Namun, meski sudah disuarakan, Hamas mengakui bahwa pemangkasan masih tetap tinggi dan belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia menyebut persentase pemotongan yang dialami daerah cukup besar dan mengkhawatirkan.
“Tapi saya lihat pemengkasannya tetap besar, hampir 70 persen ke atas,” tegasnya.
Makmur juga menyoroti peran Gubernur Kaltim yang saat ini menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Posisi tersebut dinilainya penting sebagai wadah perjuangan bersama seluruh provinsi agar pemotongan DBH dapat dikaji ulang.
“Upayanya agar DBH semua daerah, terutama Kaltim, jangan terlalu banyak dipotongnya. Tapi kenyataannya tetap banyak kok,” ujarnya.
Dengan kondisi fiskal terbatas, Makmur menekankan perlunya langkah kreatif dan realistis di tingkat daerah. Selain mengefektifkan belanja, pemerintah juga perlu memperkuat pendapatan alternatif, terutama dari optimalisasi aset dan peningkatan PAD.
Ia menilai hal tersebut sejalan dengan tantangan saat ini, di mana pemerintah harus lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
Ketua DPRD berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog lebih luas dan mempertimbangkan kontribusi besar Kaltim dalam penerimaan negara.
Menurutnya, daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya tidak mendapat pemangkasan sebesar itu. Ia menutup dengan harapan bahwa perjuangan daerah tidak berhenti hanya pada penyampaian aspirasi, tetapi benar-benar berdampak pada kebijakan fiskal nasional.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie