Tahun ini, Samarinda menjadi salah satu dari empat kota yang menggelar aksi serentak bersama Perempuan Mahardhika.
Namun, Koordinator Perempuan Mahardhika Samarinda Refinaya mengungkapkan isu yang mereka bawa kali ini bukan cuma gelar momentum tahunan, melainkan lahir dari kegelisahan yang sehari-hari dirasakan perempuan di Kaltim.
“Kami akan membentangkan tuntutan di kampus dan ruang publik. Aksi di Samarinda berlangsung secara simbolik, tetapi pesannya tegas,” ujar Naya.
Dalam penjelasannya, Naya memotret Samarinda dan Kaltim sebagai wilayah yang hidup berdampingan dengan dampak industri ekstraktif. Menurutnya, risiko kekerasan berbasis gender tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan keselamatan warga.
“Penelitian menunjukkan air bekas tambang yang dikonsumsi masyarakat berbahaya. Banyak ikan yang tercemar limbah batu bara. Di Balikpapan, ada enam anak tenggelam di kubangan, tapi perempuan justru disalahkan seakan tidak menjaga anaknya,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan kenapa kubangan sebesar itu bisa menganga di dekat permukiman tanpa pengaman. “Pertanyaan pentingnya bukan kenapa anak bermain di sana, tapi kenapa lubangnya dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Tak berhenti pada isu lingkungan, Naya menyoroti minimnya kesempatan kerja layak bagi perempuan di Kaltim, termasuk di Samarinda. Menurutnya, janji-janji lapangan kerja hanya berakhir pada eksploitasi.
“Banyak pekerja perempuan jam kerjanya panjang, upahnya kecil. Janji lapangan kerja layak tidak pernah benar-benar terwujud,” ujarnya. Situasi diperparah dengan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil sejak Agustus lalu. “Banyak kawan masih berstatus tahanan kota dan tahanan politik di Samarinda. Ini membuat warga takut bersuara,” jelasnya.
Meski gerakan ini berlangsung serentak secara nasional yakni di Jakarta, Palu, Manokwari, dan Samarinda, Naya menegaskan bahwa problem di daerah memiliki wajah yang sangat lokal. Ekstraktivisme, kriminalisasi, dan kerentanan buruh perempuan di Kaltim adalah bagian dari gambaran lebih besar mengenai kemunduran demokrasi di Indonesia.
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, sebelumnya menegaskan bahwa tema tahun ini, “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi”, dipilih karena maraknya serangan terhadap kebebasan sipil.
Data nasional justru memperkuat kekhawatiran tersebut. Tercatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2024, naik 2,4 persen. Kasus femisida mencapai 290 kasus. Namun, Mutiara menekankan bahwa angka-angka ini ternyata hidup dalam realitas yang sangat dekat dengan warga Samarinda.
“Perempuan di Kaltim hidup dalam lingkaran kekerasan struktural, kekerasan lingkungan, dan kekerasan ekonomi,” katanya.
Ia berharap aksi HAKTP tahun ini dapat menjadi tekanan moral bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengakhiri praktik yang menempatkan perempuan sebagai pihak paling rentan di tengah rezim yang ia sebut semakin anti demokrasi. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo