Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti penurunan signifikan pada kondisi fiskal daerah. Hasanuddin menyebut bahwa APBD 2026 mengalami koreksi cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi kalau kita lihat ada penurunan sekitar 66 sekian persen. Memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 persen.” ujarnya, Sabtu (29/11/2025) sore.
Ia menjelaskan, penurunan anggaran tersebut perlu ditelusuri lebih jauh oleh pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan program di masing-masing SKPD.
“Yang mana yang diturunkan itu tentu kita bisa tanya kepada pemerintah. Yang lebih memahami program-program SKPD kan? Karena itu ada KUA-PPAS-nya. Tentu penekanannya di biaya-biaya prioritas atau unggulan itu kayaknya enggak bisa diturunkan. Mungkin yang lain-lainnya akan iya.” tambahnya.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar umumnya tidak dapat mengalami pemangkasan anggaran.
“Biasanya yang bangunan utama itu, pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur dasar itu biasanya enggak bisa diturunkan. Kita lihat ya.” katanya.
Hamas memaparkan bahwa kondisi fiskal saat ini cukup berat. Dengan APBD sekitar Rp15,1 triliun, ruang fiskal yang dapat digunakan pemerintah diperkirakan hanya tersisa sebagian kecil.
“Kalau belanja langsungnya anggaplah hampir separuh, mungkin belanja yang tidak langsung yang bisa dipakai ini kan sekitar 7 triliun atau 6 triliun. Pembagian kepada daerah 10 kabupaten/kota itu sekitar 5 triliun. Berarti sisa berapa fiskal yang bisa digunakan? Mungkin sekitar antara 3 atau 4 triliun," paparnya.
Ia menegaskan bahwa hanya program prioritas yang kemungkinan besar akan tetap berjalan. Program non-prioritas berpotensi menunggu SILPA tahun berikutnya.
“Saya kira memang agak tertekan fiskal kita. Sehingga berkemungkinan yang prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan, yang non-prioritas mungkin akan dilihat hasil dari sisa SILPA di tahun berikutnya, tahun 2026 ya," jelasnya.
Tak hanya itu, terkait Bantuan Keuangan (Bankeu/BMK) kepada kabupaten/kota, Hasanuddin memastikan tetap ada, namun jumlahnya diperkirakan menurun drastis.
“Itu kewenangan gubernur. Pasti ada, Pak. Iya, pasti ada. Cuma angkanya yang mungkin akan sangat kecil. Itu kabupaten/kota kan pada nunggu. Ada pasti, kecil.” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Hasanuddin menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal pembahasan APBD 2026 agar fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie